Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pembangunan infrastruktur memang menjadi hal mendasar demi terciptanya pembangunan ekonomi di sebuah negara. Menurut Didin S. Damanhuri , Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dalam sebuah pembangunan infrastruktur fisik harus ditetapkan visi yang jelas.
Misalnya pembangunan infrastruktur tersebut untuk mengatasi kemiskinan atau untuk menanti investasi. Soal pembangunan rel kereta api menjadi penting karena bisa membawa mobilitas yang besar.
“Jadi saya setuju dengan Golkar yang fokus pada pembanguan rel kereta api. Saat ini kan pemerintah lebih banyak melakukan pembangunan tol,” kata Didin, Minggu (9/3).
Menurut Didin, pembangunan tol hanya berfungsi untuk memecahkan krisis jangka pendek. Tapi jika melihat keadaan Indoensia saat ini tentu membangun transportasi kereta api adalah yang paling utama.
“Asal tahu saja, pembangunan jalan tol saat ini menghabiskan banyak sawah produktif. Di Jepang dan negara Eropa, tol itu dibangun belakangan, yang pertama ya kereta api,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur di pedesaan juga harus menjadi prioritas. Jangan hanya membangun tol atau mal saja. Dalam sebuah studi yang Didin lakukan, ternyata 70% APBD malah dinikmati oleh kalangan menengah atas yang jumlahnyas ekitar 30% dari total populasi penduduk. “Visi Golkar kan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jadi saran saya jangan hanya melayani yang kelas menegah saja,” tegasnya.
Sementara itu, Siti Zuhro, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI mengungkapkan sebenarnya program kerja yang diusung Golkar sudah bagus. Apalagi fokus pada infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan nasional memang paling penting.
Sesuai dengan visi Golkar yang mengusung kesejahteraan rakyat, program yang diusung juga harus pro rakyat. Misalnya soal kompensasi pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur. Lebih baik daripada penggantian dengan cara ganti untung lebih baik dicarikan lokasi yang sesuai.
“Kalau ganti untung, masyarakat bisa beli yang setara atau malah lebih. Dengan catatan, tanah yang dimiliki banyak, kalau tanahnya cuma beberapa meter ya kasihan mereka malah susah mencari lokasi rumah yang baru,” jelasnya.
Siti menambahkan program yang ditawarkan memang sepertinya tidak ada yang baru. Seharusnya pemimpin yang baru nanti juga memiliki sebuah terobosan. Namun, tak bisa dipungkiri masa kerja kabinet yang hanya lima tahun memang terlalu singkat untuk mengerjakan sebuah program. Apalagi pada tahun terakhir, anggota kabinet sibuk turun di dapil masing-masing. Praktis, masa kerja mereka hanya empat tahun.
“Program pemerintah sekarang yang masih on going, perlu untuk dilanjutkan kan sudah memakai anggaran negara,” terang Siti.
Siti juga mengingatkan bahwa jangan hanya mengumbar janji manis saat sebelum Pemilu. Semua program yang ada harus benar-benar direalisasikan saat partai tersebut terpilih memimpin Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
