kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.770.000   11.000   0,40%
  • USD/IDR 18.069   -8,00   -0,04%
  • IDX 5.692   -147,63   -2,53%
  • KOMPAS100 754   -18,04   -2,34%
  • LQ45 567   -14,29   -2,46%
  • ISSI 199   -4,04   -1,99%
  • IDX30 321   -7,87   -2,39%
  • IDXHIDIV20 396   -10,45   -2,57%
  • IDX80 85   -1,87   -2,15%
  • IDXV30 108   -3,45   -3,10%
  • IDXQ30 104   -2,46   -2,31%

Pengamat: Koruptor jangan diberi pengampunan pajak


Rabu, 14 Oktober 2015 / 14:22 WIB


Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Pemerintah tengah mempersiapkan aturan pengampunan pajak.

 Romli Atmasasmita Ahli Hukum Pidana Universitas Padjadjaran menilai bila aturan pengampunan pajak baiknya tidak ditujukan untuk para pelaku tindak korupsi.

Karena, bakal membuat koruptor melarikan diri dan hartanya ke luar negeri.

"Kalau begitu bisa diampuni dan nanti akan seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)," katanya, Selasa (13/10).

Asal tahu saja, banyak tersangka BLBI yang melarikan diri dan membawa hartanya ke luar negeri.

Selain itu, Romli memandang bila pengampunan pajak tersebut tidak diperlukan untuk kasus korupsi lantaran sudah ada Undang-Undang Tipikor yang juga bisa menarik harta kekayaan dari pelaku.

Sekadar info, dalam undang-undang tipikor dijelaskan harta hasil korupsi masih bisa ditarik oleh negara melalui gugatan perdata meskipun terdakwa meninggal dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×