Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang audit. Dua hal tersebut menjadi kunci yang harus dipenuhi guna menjaga profesionalisme BPK. Meski pun posisi tersebut tidak tertutup bagi orang dari partai politik.
"Minimal dia akuntan, kedua pernah kerja di Kantor Akuntan Publik, kalau tidak ya tidak usah," ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, Jumat (5/7).
Agus mengatakan, saat ini pun BPK diisi oleh beberapa orang dari partai politik. Antara lain adalah Harry Azhar Aziz yang merupakan politisi Partai Golkar. Ada pula Achsanul Qosasi yang merupakan politis Partai Demokrat, Rizal Djalil politisi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Isma Yatun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Tidak ada aturan yang melarang mereka, tinggal bagaimana publik mengawasi," terang Agus.
Walau pun begitu, Agus mengusulkan pemilihan anggota BPK ke depan perlu menggunakan Panitia Seleksi (Pansel). Pemilihan menggunakan Pansel bisa membuat penyaringan. Pansel akan melihat rekam jejak calon uang mendaftar.
Selain itu, Pansel pun terdiri dari orang non partai sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam proses seleksi. Berdasarkan Undang Undang (UU) nomor 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa BPK mempunyai 9 orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden (Kepres).
Berdasarkan UU tersebut juga disebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR. Pasal 4 ayat 3 disebutkan Kepres diterbitkan paling lambat 30 hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
