kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.513.000   -1.000   -0,07%
  • USD/IDR 15.935   10,00   0,06%
  • IDX 7.327   130,75   1,82%
  • KOMPAS100 1.120   21,42   1,95%
  • LQ45 884   14,25   1,64%
  • ISSI 223   3,07   1,39%
  • IDX30 452   7,34   1,65%
  • IDXHIDIV20 542   7,51   1,40%
  • IDX80 128   2,15   1,70%
  • IDXV30 131   2,15   1,67%
  • IDXQ30 150   2,26   1,53%

Pendistribusian Pupuk Subsidi Telah Mencapai 6,7 Juta Ton Hingga November 2024


Rabu, 04 Desember 2024 / 20:46 WIB
Pendistribusian Pupuk Subsidi Telah Mencapai 6,7 Juta Ton Hingga November 2024
ILUSTRASI. Buruh angkut memindahkan pupuk urea di Gudang Pupuk Kujang Lini III, Awipari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024). Pemerintah terus mendorong upaya swasembada pangan untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi kalangan petani.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah terus mendorong upaya swasembada pangan dengan memastikan ketersediaan pupuk subsidi. Komisi VI DPR RI menyoroti hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pupuk Indonesia yang dipimpin Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini, di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024, alokasi pupuk subsidi tahun ini ditingkatkan dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. 

Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian Pertanian telah mengontrak Pupuk Indonesia untuk menyediakan 7,54 juta ton pupuk subsidi pada tahun 2024. Jenis pupuk yang disubsidi meliputi Urea, NPK, NPK Formula Khusus Kakao, dan pupuk Organik.

Baca Juga: Menteri Amran Sebut Perpres Penyaluran Pupuk Subsidi Bakal Terbit Bulan Ini

Per 30 November 2024, realisasi penyaluran pupuk subsidi mencapai 6,7 juta ton, atau sekitar 70% dari total alokasi 9,55 juta ton. Berdasarkan kontrak, realisasi ini sudah mencapai 88,9%. Rinciannya adalah 3.406.119 ton Urea, 3.260.795 ton NPK, dan 40.148 ton pupuk Organik.

Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi menegaskan, alau dilihat penyaluran berdasarkan alokasi baru 70%, "tetapi kalau berdasarkan kontrak ini sudah mencapai 88,9%. Sehingga di akhir tahun 7,54 juta ton ini bisa kita pastikan akan tercapai 100%,” ujar Rahmad sepert dikutip dari siaran pers, Rabu (4/12/2024).

Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian ini, terutama karena distribusi pupuk subsidi sebelumnya kerap terhambat oleh regulasi yang rumit. 

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mendukung langkah pemerintah untuk menyederhanakan regulasi serta menekankan pentingnya modernisasi dan kolaborasi dalam penyaluran pupuk subsidi.

Baca Juga: DPR Akan Kaji Usulan PT Pupuk Indonesia di Bawah Kementan

Ia bilang, pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran. 

Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real time. "Misalnya, integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi)," ujar Anggia.

Melalui i-Pubers, petani kini dapat menebus pupuk subsidi hanya dengan KTP. Implementasi aplikasi ini sudah mencapai 100% secara nasional. Sebelum menebus pupuk, petani harus memenuhi syarat penerima pupuk subsidi sesuai Permentan dan terdaftar dalam e-RDKK Kementerian Pertanian. 

Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi untuk mempercepat penyaluran pupuk subsidi.

Baca Juga: Petrokimia Gresik Pacu Pertanian Berkelanjutan melalui Program Tameng

Untuk mempercepat proses distribusi, pemerintah berencana mengubah sistem distribusi pupuk subsidi menjadi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Anggota Komisi VI DPR RI mendukung langkah ini, termasuk penyederhanaan regulasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mengatakan kepada pihak Pupuk Indonesia, kalau pendistribusian pupuk menjadi penting. 

"Kita mau evaluasi, karena akan ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk memangkas jalur yang panjang ini jadi shortcut terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi," ujarnya. 

Baca Juga: Per November 2024, Realisasi Penyaluran Pupuk Subsidi Capai 6,70 Juta Ton

"Saya minta Bapak harus tegas, maupun di forum ini. Ini sudah benar, katakan benar. Ini salah, katakan salah. Karena tingkat pengawasannya yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu sudah cukup. Kepala daerah, bupati, kepolisian, dan tim, semua mengawasi pendistribusiannya. Tinggal ada kecolongan sedikit, ada mafia-mafia pupuk sedikit, itu dimana jalurnya? Saya pikir itu tidak banyak. Nah itu saja yang ditekan,” tambahnya.

Selanjutnya: Hadirkan Ekosistem Hunian Sewa Komprehensif, Ini Deretan Produk Hunian dari Rukita

Menarik Dibaca: Hadirkan Ekosistem Hunian Sewa Komprehensif, Ini Deretan Produk Hunian dari Rukita

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×