Reporter: Noverius Laoli |
JAKARTA. Pemerintah kembali memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) yang dibahas Rabu (8/5), pemerintah mengusulkan supaya harga BBM bersubsidi dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal itu dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional Armida Alisjahbana setelah mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden. Armida bilang pemerintah sudah menyiapkan draf RAPBNP yang di dalamnya ada perubahan asumsi makro.
Perubahan itu antara lain defisit anggaran akan naik ke 2,5 % dari 1,65% di APBN 2013. Ada juga revisi pertumbuhan ekonomi yang dipangkas menjadi 6,2%-6,3% dari sebelumnya 6,8%. "Nanti perubahan itu akan dibahas lagi dengan DPR," ujarnya.
Selain perubahan asumsi makro, pemerintah juga menganggarkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 13 triliun yang akan dibagikan selama empat bulan pertama pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Ada juga penambahan volume untuk bantuan sosial lainnya seperti bantuan beras untuk masyarakat miskin, bantuan siswa miskin, dan program keluarga harapan.
Selain itu, pemerintah merancang bantuan pembangunan infrastruktur dasar, seperti air bersih, jalan di desa, dan irigasi. Namun bantuan yang terakhir ini masih akan dibahas lagi karena merupakan program baru.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, defisit diharapkan tetap terjaga pada level 3% di pusat dan daerah. "Pusat maksimum 2,5%," ujar Anny.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah sudah mantap akan menaikkan harga BBM dengan sistem satu harga saja.
Menurut Jero, RAPBNP ini nantinya akan dibahas dengan DPR setelah reses pada 13 Mei 2013 ini. Agar memudahkan persetujuan DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR setelah reses usai. Bahkan pada Rabu (8/5) SBY bertemu Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie untuk melobi agar DPR menyetujui usulan RAPBNP pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
