Reporter: Herlina KD, Narita Indrastiti | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Rencana lama pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi kembali muncul. Kali ini, pemerintah kembali mengumbar rencana melarang kendaraan berpelat hitam menenggak BBM subsidi di Jawa dan Bali mulai April 2012. Rencana ini muncul dalam pembahasan RAPBN 2012 di Badan Anggaran DPR.
Pemerintah beralasan, konsumsi BBM bersubsidi terus naik, rata-rata 8% per tahun. Jika dibiarkan seperti sekarang, tahun depan konsumsi BBM bersubsidi mencapai 43,7 juta kilo liter. Atas dasar itu pemerintah akan melarang mobil pribadi mengisi premium dan solar.
Apalagi, tahun depan, pemerintah bakal mengurangi kuota BBM bersubsidi dari 40 juta kilo liter seperti dalam nota keuangan RAPBN 2012 menjadi 37,8 juta kilo liter. Rinciannya, premium 22,2 juta kilo liter dan sisanya sebanyak 15,6 juta kilo liter untuk solar dan minyak tanah.
"Dengan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, akan ada penghematan subsidi BBM sebesar Rp 4,9 triliun dan diusulkan untuk menjadi cadangan risiko fiskal," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kemarin (10/10).
Dengan volume BBM bersubsidi sebesar 37,8 juta kilo liter, maka bujet subsidi 2012 turun menjadi sebesar Rp 118,7 triliun, dari sebelumnya di RAPBN Rp 123,6 triliun. Sedangkan cadangan risiko fiskal, awalnya dalam RAPBN 2012 sekitar Rp 15 triliun. Nah, dengan tambahan cadangan risiko fiskal yang berasal dari penghematan subsidi BBM, total cadangan risiko fiskal bertambah menjadi Rp 20 triliun.
Namun dalam rapat, Badan Anggaran DPR dan pemerintah belum ada kesepakatan tentang kuota konsumsi BBM bersubsidi tahun depan.
Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng, menjelaskan, Badan Anggaran menetapkan basis perhitungan volume bersubsidi tetap sebesar 40 juta kilo liter, dengan asumsi ada pembatasan konsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Di dalam rapat tertutup di Badan Anggaran DPR kemarin, pemerintah masih belum setuju dengan kuota tersebut. Rapat ditunda dan akan dilanjutkan hari ini.
Bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut berjalan se Jawa - Bali pada tahun depan diperkirakan akan menaikkan angka inflasi sekitar 0,5%-0,6% di atas target inflasi pemerintah di RAPBN 2012 sebesar 5,3%.
Pengamat energi dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, kebijakan pembatasan konsumsi terhadap mobil pribadi saat ini masih tepat. Tapi pemerintah dan DPR harus segera memberi keputusan dengan cepat agar Pertamina dan pengusaha SPBU menyiapkan infrastrukturnya selama lima bulan ke depan.
"Sebetulnya cara yang paling rasional dan mudah ialah menaikkan harga BBM, tapi ternyata pemerintah tidak berani. Sekarang jika mau membatasi, ya tegas saja segera batasi," kata Pri Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
