Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberi sinyal akan menyiapkan kebijakan untuk menstabilkan harga beras, hingga menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, saat ini pemerintah masih menyusun kebijakan yang tepat, seperti subsidi ataupun instrumen lainnya.
“Subsidi bisa, nantinya dalam bentuk kita menjaga daya beli masyarakat, nanti kita tunggu saja,” tutur Febrio kepada awak media, Selasa (24/10).
Baca Juga: Redam Inflasi Volatile Food, Pemerintah Genjot Belanja Pangan
Febrio menyampaikan, pemerintah akan memastikan impor beras dan memastikan ketersediaan beras akan cukup untuk masyarakat.
Pemerintah akhirnya mengeluarkan izin impor beras tambahan sebesar 1,5 juta ton.
Pemerintah meminta agar 600.00 ton beras impor dari kuota impor beras 1,5 juta ton sudah tiba di Indonesia paling lambat 31 Desember 2023. Sementara itu, sisanya diminta segera dieksekusi. Prinsipnya paling cepat tiba di Indonesia semakin baik.
“Kita sudah melakukan impor beras memastikan supply-nya ada. Akan tetapi kita ingin lebih bold nanti kita tunggu saja kebijakan lebih spesifiknya. Ini mungkin enggak lama lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Global Dihadapkan Perubahan Iklim, Jokowi: 22 Negara Stop Ekspor Beras
Yang jelas, kata Febrio, kebijakan terkait beras ini akan masuk dari bagian paket kebijakan ekonomi yang sedang disiapkan pemerintah.
“Nanti kita tunggu aja. Betul (termasuk dalam paket kebijakan ekonomi), nanti kita tunggu saja pengumumannya, segera,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
