kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.495.000   -5.000   -0,20%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Mirip Model Migas


Selasa, 05 Mei 2026 / 16:58 WIB
Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Mirip Model Migas
ILUSTRASI. Pemerintah berencana merombak struktur pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara.(ANTARA/Andika Wahyu)


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara. Langkah ini diambil guna memastikan negara mendapatkan porsi keuntungan yang lebih optimal dari kekayaan alam nasional sesuai mandat konstitusi. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pemerintah ingin menerapkan skema bagi hasil yang lebih ketat, serupa dengan model yang selama ini berlaku di sektor minyak dan gas bumi (migas). 

"Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split," kata Bahlil di Istana Negara, Selasa (5/5/2026). 

Baca Juga: Menteri ESDM Tegaskan Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan latihan atau exercise untuk membangun pola kerjasama dengan pihak swasta yang lebih menguntungkan negara. 

Namun begitu, Bahlil menegaskan bahwa perubahan ini bukan berarti menghapus sistem konsesi bagi perusahaan tambang yang sudah ada.

Menurutnya, fokus utamanya adalah pergeseran instrumen pendapatan agar negara tidak lagi hanya bergantung pada skema lama yang porsinya dinilai kurang seimbang bagi kepentingan nasional. 

Baca Juga: Bertemu Gubernur BI, Airlangga Beberkan Strategi Intervensi untuk Jaga Rupiah

"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar," tutup Bahlil. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU

[X]
×