Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5 triliun untuk menyerap jagung petani sebesar 1 juta ton pada tahun 2025.
Alokasi anggaran ini seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram (kg), naik dari sebelumnya Rp 5.000 per kg.
"Ini berita gembira untuk petani jagung,yaitu insyaallah kami alokasikan (anggran) untuk pembelian jagung, seluruh Indonesia, Rp 5 triliun untuk beli jagung, untuk 1 juta ton.” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam keterangan resminya, Minggu (16/05).
Baca Juga: Jepang Pertimbangkan Kerek Impor Jagung sebagai Bagian Negosiasi Tarif dengan AS
Amran mengatakan, produksi jagung nasional mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada kuartal I-2025, yakni naik 39,02%. Kenaikan jumlah produksi ini, menurut BPS, turut mendorong sektor pertanian menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di periode tersebut, yaitu 10,52%.
"Hasilnya adalah produksi kita naik, itu tertinggi ini dalam sejarah, 39%, dan ini harus kita syukuri," ujar Mentan Amran
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kami Polri mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, Bapak Mentan. Dan tentunya ini menjadi harapan baru untuk petani,” jelas Listyo
Listyo menyebut, kegiatan panen komoditas jagung di Bone kali ini merupakan bagian dari panen kuartal kedua yang berlangsung di 474 hektare di Sulawesi Selatan, dengan puncaknya direncanakan pada bulan Juni mendatang.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kelancaran Mobilisasi Stok Jagung ke Pulau Jawa
“Ini merupakan rangkaian panen kuartal kedua yang akan kita laksanakan nanti puncaknya di bulan Juni," ungkap Kapolri
Listyo menambahkan pihaknya tengah menyiapkan tambahan gudang yang sesuai dengan standar Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil jagung petani.
"Kami sudah beberapa kali melakukan rapat dengan staf juga stakeholder terkait untuk bisa melakukan penambahan gudang. Sehingga kemudian nanti hasil panen ini bisa ditampung di gudang yang sesuai dengan standar Bulog," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
