Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah yakin Indonesia bisa mencapai swasembada lima kebutuhan pokok di tahun 2014. Seperti diketahui, tahun depan pemerintah menargetkan bisa swasembada beras, daging, gula, jagung dan kedelai. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, sejauh ini pihaknya tengah merampungkan aturan tentang perizinan, kesiapan lahan serta pengadaan infrastruktur dasar.
Untuk kedelai misalnya, di tahun 2014 nanti pemerintah optimistis persediaannya bisa meningkat menjadi 1,5 juta ton. Jumlah tersebut dua kali lebih besar dibandingkan jumlah persediaan tahun ini. "Kita sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah terkait ketersediaan lahan," ujar Hatta, Rabu (16/10) di gedung Menko Perekonomian.
Nantinya di beberapa daerah, jumlah lahan pertanian akan bertambah. Misalnya saja di Aceh , Nusa Tenggara barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Sebagian dari lahan itu asalnya berupa lahan kehutanan yang dikonversi menjadi lahan pertanian.
Hatta bilang, sudah ada lahan kehutanan seluas 307.000 hektare (ha) yang sudah dikonversi menjadi lahan pertanian. Sementara saat ini pertanian kita baru mempunyai kemampuan untuk menambah sekitar 40.000 ha-50.000 ha.
Dibutuhkan komitmen
Dengan meningkatnya supply kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah berharap bisa menekan impor pangan. Bila impor kebutuhan pokok bisa ditekan, maka neraca perdagangan ke depannya bisa menjadi lebih baik.
Menteri Pertanian Suswono menambahkan bahwa untuk mencapai swasembada ini maka komitmen dari seluruh stakeholder harus tinggi. Masalah yang dihadapi saat ini adalah soal lahan pertanian dan insentif harga bagi petani. Bila petani tak diberi insentif, mereka akan malas menanam.
Saat ini yang sudah menunjukkan perkembangan positif baru dua komoditas yaitu beras dan jagung. "Beras dan jagung aman, sudah surplus," ujar Suswono.
Menurut ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) A. Prasetyantoko, persoalan ini terkait perbedaan kepentingan antara dunia industri, petani, dan masyarakat membuat kebijakan importasi menjadi masalah. Bila semua pihak-pihak itu mengeluarkan setiap kebijakan yang sinergi untuk kepentingan makro Indonesia, maka masalah ini akan lebih mudah diselesaikan.
Prasetyantoko juga bilang, selain mempengaruhi neraca dagang secara makro, yang lebih penting lagi adalah stabilitas harga di dalam negeri. Ia juga menjelaskan, masalah swasembada ini bukan cuma menjadi masalah bagi stabilitas harga pangan. Bila stabilitas harga pangan terganggu, akan berdampak tingkat inflasi yang sulit terkendali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
