Pemerintah Siapkan Kebijakan Pengelolaan Bisnis Kekayaan Keluarga Super Tajir

Senin, 01 Juli 2024 / 14:26 WIB

ILUSTRASI. Menparekraf Sandiaga Uno. Pemerintah siapkan kebijakan pengelolaan bisnis kekayaan keluarga super tajir, targetkan kelola dana US$ 500 miliar

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri/kepala lembaga untuk membahas mengenai kebijakan Family Office atau kantor keluarga.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mengatakan, Family Office adalah sebuah kluster keuangan yang memberikan kemudahan pelayanan bagi keluarga-keluarga kaya untuk menanamkan dananya di Indonesia.

Nantinya, akan dibentuk tim untuk mengkaji regulasi dan kesiapan penerapannya. Sehingga pemerintah bisa melaunching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola perusahaan keluarga atau family office atau kantor keluarga.

Sandiaga mengakui, hal ini merupakan peluang karena selama ini banyak family office Indonesia yang menempatkan pengelolaan investasinya justru di luar Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mereka akan mengelola investasinya di Indonesia.

"(Potensi dana kelolaan) Kalau kita lihat kemarin yang dipresentasikan total family office (dunia) ini mencapai US$ 11,7 triliun dana yang dikelola. Kalau Indonesia bisa menarik 5% saja ini sudah bicara angka US$ 500 miliar dalam beberapa tahun ke depan," jelas Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7).

Sandiaga mengklaim, Indonesia telah mendapat permintaan dari komunitas Family Office dunia untuk menanamkan modalnya ke Bali. Namun demikian, untuk menyikapi hal itu akan dikaji terlebih dahulu.

Dia menyebut, daya tarik Indonesia sekarang bukan hanya di financial aset. Akan tetapi juga di aset aset lain seperti aset penanaman modal langsung maupun juga kegiatan green investment di green economy dan filantropi.

"Ini kan peluang ya, jadi nanti akan dikaji lintas sektor dan ini merupakan peluang tambahan, ini merupakan dana tambahan bukan sebuah keharusan," ujar Sandiaga.