Reporter: Yudho Winarto | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah terus merapatkan barisan untuk mengantisipasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 yang alot di DPR. Terutama menyangkut usulan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi.
"Tadi di dalam membahas biasa, antisipasi bagaimana proses parlemen terhadap pembahasan kenaikan BBM dan perubahan asumsi APBN," kata Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto seusai melakukan rapat intern bersama Presiden di Istana, Kamis (8/3).
Kemungkinan bakal adanya interpelasi dari DPR. Djoko menegaskan itu haknya DPR dan pemerintah terbuka. "Interpelasi itu haknya DPR, harus dibicarakan di DPR antar fraksi, tidak apa-apa itu, biasa di parlemen," ujarnya.
Sejauh ini ada empat fraksi yang menyatakan menolak kebijakan kenaikan BBM Bersubsidi. Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Hanura.
Djoko menegaskan saat ini pemerintah juga memikirkan langkah antisipasi keamanan pasokan BBM. Terutama untuk menghindari adanya penimbunan BBM.
Pemerintah memastikan akan mengambil langkah tegas, kepada siapa saja yang melakukan penimbunan BBM. "Ya tindak tegas instruksinya seperti itu," katanya.
Perihal aksi demonstrasi menolak kebijakan kenaikan BBM. Pemerintah pun tampaknya sangat serius melihatnya. Tidak tanggung-tanggung, TNI pun disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi aksi.
"Apa tidak boleh kalau misal kerusuhan sudah luar biasa. Apakah tidak boleh aparat lain ikut bantu, Hansip saja ikut bantu," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
