Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan selektif terhadap bantuan bencana gempa dan tsunami Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah yang berasal dari asing.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pemerintah akan fokus kepada negara-negara yang telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.
"Mereka yang memiliki kapasitas," katanya kepada wartawan di Kantor BNPB, Senin (1/10).
Adapun ada enam bantuan yang menjadi prioritas yakni alat angkut udara untuk landas pacu 2.000 meter, tenda pengungsi, dan water treatment.
Lalu ada juga genset, rumah sakit lapangan dan tenaga medis, serta fogging. "Meskipun tidak dibatasi pada enam hal itu, bantuan lainnya harus betul-betul diperlukan dan dipastikan pengirimannya," tambah Sutopo.
Sekadar tahu saja, saat ini BNPB dan Kementerian Luar Negeri sedang menyiapkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada.
Tapi yang pasti, akan ada bantuan dari SEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center) dalam registrasi dan koordinasi bantuan internasional.
Saat ini AHA Center telah mengirimkan Tim ERAT menuju Palu. "AHA Center telah melakukan briefing dengan mitra kemanusiaan internasional pagi ini," katanya.
Lebih lanjut, Sutopo menjelaskan, pemerintah belajar dari bantuan tsunami yang terjadi di Aceh 2009 silam. Menurutnya, saat itu pemerintah justru meminta bantuan kepada negara-negara lain.
"Ada 117 negara yang membantu, tapi kita tidak tahu apa yang diberikan, tapi kita tidak tahu apa yang diberikan, sekarang kita belajar dan nanti ada mekanismenya sendiri dan jenis yang dibutuhkan apa saja," ujar dia.
Sekadar tahu saja, hingga saat ini sudah 10 negara yang menawarkan bantuan, negara itu adalah Australia, Amerika Serikat, Maroko, Korea Selatan, Uni Eropa, China, Singapura, Turki, Filipina dan Swiss.
Nilai bantuan yang baru ddiketahui yakni dari Korsel US$ 1 juta, Uni Eropa Rp 25 miliar, dan China US$ 200.000 (Dari Palang Merah China ke PMI). Sutopo bilang, pihak yang berwenang untuk menyetujui bantuan dari asing adalah Presiden Joko Widodo.
Bantuan asing ini juga dikoordinasikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto mengatakan, pihaknya akan memanggil para duta besar untuk berkoordinasi soal pemberian. bantuan
"Hari ini kita memanggil para dubes untuk membicarakan bantuan apa yang bisa ditawarkan dan kita juga sudah punya target-target dan hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi itu," jelas dia di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meski telah mengumumkan menerima bantuan dari dunia Internasional, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan status dari bencana tsunami Palu sebagai bencana nasional atau tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
