kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.640.000   15.000   0,57%
  • USD/IDR 18.013   50,00   0,28%
  • IDX 5.745   49,44   0,87%
  • KOMPAS100 744   8,79   1,19%
  • LQ45 565   8,75   1,57%
  • ISSI 199   0,85   0,43%
  • IDX30 321   4,92   1,56%
  • IDXHIDIV20 395   5,89   1,52%
  • IDX80 85   1,16   1,39%
  • IDXV30 107   1,21   1,14%
  • IDXQ30 103   1,26   1,24%

Pemerintah pertajam kajian One Belt One Road


Senin, 29 Mei 2017 / 20:01 WIB


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Dua pekan setelah forum Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road di China, pemerintah kembali melakukan penajaman penawaran wilayah yang akan dibuka untuk investasi. Sejumlah kementerian kembali melakukan kajian dan kordinasi guna mempersiapkan proyek dan kemungkinan skema bisnis apa yang ditawarkan.

Sekertaris Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman (Sesemenko Maritim) Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah masih menajamkan kajian untuk kembali ditawarkan ke China. Investasi ini awalnya dirancang goverment to goverment (G to G), namun didorong menjadi bussines to bussines (B to B).

Saat ini Kemenko Maritim beserta kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan tengah lakukan kajian mendalam terkait wilayah Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara.

Dia bilang, industri yang akan ditawarkan antara lain industri pengolahan, kelapa sawit, energi, pariwisata, transportasi.

"Kita tawarkan wilayahnya dulu," kata Ridwan pada KONTAN, Senin (29/5).

Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian bilang, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengajukan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di ketiga wilayah yang ditawarkan tersebut.

Dia bilang, maka itu pemerintah mendorong skema business to business yang akan dilakukan badan usaha milik negara (BUMN) dari China dan Indonesia. Nah jika sudah terjadi perjajian B to B antara BUMN, maka dimungkinkan pengajuan pendanaan adri berbagai perbankan multilateral.

"Pemerintah berkomitmen untuk tidak menambah utang, namun jika mengajukan pinjaman BUMN itu dimungkinkan. Tapi kami belum ada pembahasan sejauh itu," jelas Wahyu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×