Reporter: Hasyim Ashari, Uji Agung Santosa | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah menurunkan pagu anggaran subsidi energi pada tahun depan. Jika dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) tahun 2016 anggaran subsidi energi dipatok sebesar Rp 94,4 triliun, turun menjadi Rp 92,17 triliun dalam RAPBN Tahun 2017.
Selain mengalokasikan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), LPG tabung 3 kilogram, dan subsidi listrik, tahun depan pemerintah juga mengusulkan tambahan subsidi baru khusus untuk energi baru terbarukan (EBT).
Nota Keuangan RAPBN 2017 menyebutkan, dari total subsidi tahun depan sebesar Rp 174,9 triliun, sebagian besar untuk mencukupi subsidi energi. Dari alokasi Rp 92,2 triliun subsidi energi, sebanyak Rp 42,3 triliun (45,8%) untuk subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Adapun subsidi listrik Rp 48,56 triliun (52,6%).
Lalu subsidi energi baru terbarukan (EBT) Rp 1,3 triliun. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea mengatakan, subsidi sebesar Rp 1,3 triliun akan dipakai untuk membayar selisih harga listrik yang dihasilkan swasta ke PLN atau disebut fitting tarif.
Subsidi harus dibayarkan pemerintah ke PLN karena membeli harga listrik swasta lebih tinggi. "Dengan harga lama, swasta tidak berminat membangun pembangkit listrik baru terbarukan," katanya, kepada KONTAN, Rabu (7/9).
Untuk menarik investasi swasta, pemerintah kemudian menaikkan batasan harga pembelian listrik EBT oleh PLN. Jika sebelumnya harga per KWH sebesar Rp 1.075, naik menjadi US$ 12 sen per KWH. Dengan kenaikan harga ini, Maritje mengklaim sudah ada sebanyak 175 perusahaan yang mengajukan diri untuk membangun listrik EBT.
"Sebanyak 123 perusahaan sudah dapat izin prinsip," katanya.
Listrik EBT yang akan mendapatkan subsidi adalah PLTMH, PLTS, biomassa, biogas, PLT Sampah dan BBN. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya Widya Yudha berharap dengan adanya subsidi, maka energi baru terbarukan bisa bersaing.
"Apalagi dalam kondisi harga minyak dunia saat ini yang masih rendah," ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya, Fraksi Golkar akan menyetujui usulan penambahan subsidi baru tersebut.
Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan berharap dengan adanya subsidi ini maka target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi tahun 2025 akan tercapai.
"EBT itu kalau nggak disubsidi tidak akan sampai 23% pada 2025," kata Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
