Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah tetap pada posisi mempertahankan besaran anggaran yang diusulkan pada tahun depan.
Menurut Askolani, naiknya anggaran subsidi kredit program dari tahun 2015 ke 2016 lantaran adanya program kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha mikro kecil menengah dan program pembangunan satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut, lanjut dia, bersifat jangka menengah sehingga tahun depan masih dilaksanakan. Adapun pelaksaan pada tahun 2017 akan mengacu pada pelaksaan pada tahun ini.
"Harapan kami betul-betul bisa bantu UMKM, apalagi dalam kondisi ekonomi belum cepat. Pemerintah juga sangat masif melaksanakan program program perumahan. Jadi itu program keberpihakan pemerintah jelas untuk bantu UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah," kata Askolani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (13/10).
Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2017, pemerintah mengusulkan anggaran subsidi kredit program dan subsidi pajak masing-masing sebesar Rp 15,85 triliun dan Rp 10,34 triliun. Jumlah tersebut hampir sama dengan anggaran dalam APBN Perubahan tahun ini yang masing-masing sebesar Rp 15,77 triliun dan Rp 10,24 triliun.
Meski demikian, Banggar mengusulkan sebagian anggaran tersebut dialihkan ke anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) mengingat penyerapannya yang masih minim. Hingga akhir September 2016, realisasi subsidi kredit program baru mencapai Rp 1,47 triliun kurang dari 10% dari target dan realisasi subsidi pajak baru sebesar Rp 5,75 triliun atau separuh dari target dalam APBN-P 2016. Banggar khawatir, anggaran tersebut tak bisa terserap 100%.
Askolani menjelaskan, rendahnya realisasi tersebut hanya masalah penagihan yang terkendala sistem teknologi informasi (IT) yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk anggaran subsidi bunga KUR lanjut dia, hasil pengawasan pemerintah eksekusi perbankan telah mencapai Rp 5 triliun.
"Untuk tagihan, mereka harus input sistem aplikasi tagihannya. Ini yang belum mereka selesaikan," tambahnya.
Pihaknya optimistis, penyerapan anggaran subsidi tersebut pada tahun ini dan tahun depan bisa mencapai yang ditargetkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
