Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 3,0% ± 1% di sepanjang tahun 2020. Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.
Sejalan dengan itu, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dalam high level meeting hari ini, Kamis (13/2) menyepakati sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi untuk tahun 2020. Pertama, menetapkan sasaran inflasi harga bahan pangan bergejolak alias volatile food dalam kisaran 4,0% ± 1%.
Baca Juga: Airlangga Hartarto apresiasi kinerja TPIP kendalikan inflasi 2019
“Sebelumnya, kami tidak pernah memasang target untuk inflasi volatile food karena memang tantangan pengendaliannya cukup besar. Tapi sekarang kami siapkan upaya-upaya yang menjadi solusi untuk tantangan itu sehingga target bisa tercapai,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir usai rapat.
Upaya pengendalian inflasi volatile food tersebut di antaranya memperkuat empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K) yang sejalan dengan Peta Jalan pengendalian inflasi 2019-2021.
Iskandar mengatakan, fokus dari pilar strategi tersebut ialah menurunkan disparitas harga antarwaktu, misalnya antara musim panen dan musim paceklik, maupun antarwilayah, misalnya antar pusat kota dan desa.
Baca Juga: Pertumbuhan PDB Malaysia menyentuh level terendah dalam satu dekade
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan, pola perbaikan disparitas harga akan terus diperkuat terutama memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pada momentum hari besar keagamaan nasional.
“Disparitas harga antarwilayah diperbaiki dengan tol laut yang sekarang sudah lebih bagus, disparitas harga antarwaktu juga kita perbaiki dengan pola penetrasi pasar, pasar-pasar murah kita perkuat,” kata Oke. Juga memperkuat kelembagaan pertanian, disertai peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pengembangan ekosistem pertanian digital.
Sementara, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Eduard Sigalingging mengatakan, pemerintah juga perlu mengantisipasi perhelatan Pilkada yang akan berlangsung di 270 daerah tahun ini.
Pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial dan penyaluran subsidi tepat sasaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, sinergi komunikasi juga menjadi penting untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat.
Baca Juga: Mulai hari ini, tarif Tol Tangerang-Merak untuk 4 golongan kendaraan resmi naik
Adapun pada Juni 2020, pemerintah pusat dan daerah rencananya akan menyelenggarakan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema “Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju: Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Korporatisasi dan Digitalisasi UMKM”.
Sebagai informasi, inflasi sepanjang tahun lalu hanya sebesar 2,72% yoy. Capaian tersebut didukung tingkat inflasi inti sebesar 3,02% yoy dan inflasi administered prices 0,51% yoy.
Sementara inflasi volatite food meningkat 4,30% yoy, namun masih terjaga di bawah 5% sesuai kesepakatan TPIP 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
