Reporter: Fahriyadi | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah segera melepas kepemilikan saham di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Pasalnya, perusahaan pelat merah itu memang tidak sehat, menderita kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Diharapkan, divestasi ini bisa menyelamat nasib perusahaan yang beberapa diantaranya sudah ada sejak era penjajahan.
Ada empat perusahaan yang akan dijual. Mereka adalah PT Cambrics Primissima, PT Sarana Karya, PT Kertas Padalarang, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI). Pelepasan saham di perusahaan itu sudah tertuang dalam surat keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-350/MBU/2013 tertanggal 9 September 2013.
Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro, mengatakan, rencana divestasi empat perusahaan ini merupakan bagian dari program rightsizing BUMN untuk mendapatkan jumlah perusahaan negara yang ideal. "Divestasi ini diharapkan menjadi pilihan yang terbaik," ujar Imam, Senin (23/9).
Setelah keluarnya SK itu, Kementerian BUMN akan menawarkan saham-saham itu ke investor. Tidak ada batas waktu dalam penjualan ini.
Ketua Komisi VI (bidang perdagangan dan industri) DPR, Airlangga Hartarto, bilang, sudah ada pembahasan dan persetujuan tentang rencana divestasi itu. "Tapi hanya tiga perusahaan, kalau PPLI, sepertinya belum," kata Airlangga.
Dari hasil pembahasan itu, DPR berharap, pemerintah bisa menjual perusahaan ke pembeli yang tepat, sehingga bisa bersinergi. "PT Kertas Padalarang misalnya, kalau bisa dibeli Perum Peruri karena masih berkaitan, lalu Sarana Karya dibeli BUMN bidang konstruksi dan Primissima diprioritaskan ke GKBI, agar perusahaan tetap berlanjut," terang Airlangga.
Namun, mengacu Keputusan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Tahun 2008, yakni Nomor: KEP-04/M.Ekon/02/2008, pemerintah sudah mengusulkan penjualan saham PPLI sejak tahun 2007 dan diharapkan menjadi prioritas pembahasan di DPR tahun 2008. n
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
