kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah kaji revisi penerimaan APBN


Selasa, 30 April 2013 / 23:06 WIB
ILUSTRASI. Warga berjalan menuju halte bus TransJakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta,


Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Pemerintah bakal merevisi target penerimaan negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. Sebabnya, pemerintah memprediksi realisasi penerimaan pajak bakal lebih rendah dari target.

Sampai kuartal 1 2013, realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 210,3 triliun. Itu hanya sekitar 18,5% dari target penerimaan pajak secara keseluruhan.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengakui, adanya indikasi turunnya penerimaan pajak tahun ini akibat dari pertumbuhan ekonomi dunia yang belum juga pulih. "Ini sudah tergambar dalam balance of trade yang belum ada perbaikan, ekspor tetap turun," katanya. 

Anjloknya pertumbuhan ekonomi dunia ini berdampak pada laba perusahaan yang akhirnya membuat penerimaan pajak turun. Apalagi sektor yang biasanya menjadi penyumbang pajak terbesar seperti sektor tambang malah mengalami penurunan pendapatan akibat permintaan dan harga komodoitas yang belum juga membaik.

Makanya pemerintah berencana mengajukan APBN-P, target penerimaan pajak dapat direvisi. Karena saat membuat target penerimaan pajak sebesar Rp 1.042 triliun, yang digunakan asumsi yang jauh lebih baik dibandingkan realisasi yang saat ini terjadi.

Sayang Fuad enggan bilang berapa target penerimaan pajak yang relevan dengan kondisi saat ini. "Memang (target) saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi," jelasnya.

Adapun Pelaksana Tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengaku belum memiliki gambaran soal revisi di penerimaan pajak. Saat ini, fokus pemeritah dalam APBN-P adalah pada defisit dan belanja akibat membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM). "(revisi penerimaan pajak) nanti akan dibahas dengan dewan," pungkas Hatta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×