Reporter: Fahriyadi | Editor: Adinda Ade Mustami
Penghargaan juga diberikan, karena industri hulu migas memiliki peran penting untuk menciptakan dan meningkatkan efek berganda bagi industri hilir, seperti pupuk dan petrokimia. Sejak tahun 2020, Kementerian ESDM memberikan dukungan untuk harga gas pada industri tertentu agar kompetitif, sehingga banyak sektor hilir yang saat ini mampu bersaing dan mengekspor produknya.
Kebijakan tersebut perlu diapresiasi. Diharapkan agar industri hilir dari kegiatan hulu migas dapat berkembang, sehingga tidak hanya berkontribusi kepada pendapatan negara, tetapi juga memberikan efek penciptaan lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi makro,” katanya.
Atas alasan ini, dibutuhkan roadmap agar upaya peningkatan produksi yang diusahakan sebesar 1 juta BOPD dan 12 BSCFD di tahun 2030 bisa dicapai. Indonesia berkomitmen agar industri hulu migas dalam jangka panjang bisa meningkat lifting minyak dan gas bumi. Pemerintah memberikan ruang untuk peningkatan investasi dengan berbagai insentif di sektor hulu migas. “Termasuk penyederhanaan perizinan dan hal lain yang bisa didorong melalui SKK Migas,” katanya.
Berdasarkan data SKK Migas, pada tahun 2020, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited, sektor hulu migas telah menyumbang Penerimaan Negara sebesar Rp 103,5 triliun. Rinciannya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Migas dan PNBP Lainnya sebesar Rp 70,5 triliun, serta pajak penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 33 triliun.
Baca Juga: Lifting Minyak di Bawah Target APBN
Pada tahun 2021, berdasarkan perhitungan outlook bagi hasil kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC), diperkirakan sektor hulu migas akan kembali memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Negara. Sampai dengan 31 Oktober 2021, Penerimaan Negara telah mencapai US$10,93 miliar atau sekitar 150% dari target APBN 2021.
Hingga akhir tahun, diperkirakan Penerimaan Negara diproyeksikan mencapai sebesar US$12,36 miliar atau mencapai 170% dari target APBN 2021.Capaian tersebut belum memperhitungkan komponen kewajiban kontraktual Pemerintah kepada Kontraktor KKS terkait.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
