Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Didi Rhoseno Ardi
JAKARTA. Pemerintah berjanji tidak akan memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada 2009. Kekurangan pembiayaan akibat krisis ekonomi akan ditutupi dengan penambahan defisit APBN 2009.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kemungkinan penambahan defisit tidak bisa dihindari. Namun pemerintah akan melihat suasana dan situasi di tahun tersebut untuk memutuskan berapa besar kemungkinan defisit akan bertambah. "Kalau seandainya kondisi ekonomi berubah sangat signifikan dari asumsi, terutama kalau kita lihat dari asumsi pertumbuhan sekarang ini maka pemerintah bisa melakukan perubahan dalam struktur APBN, tapi akan tetap dibahas dengan DPR," kata Menkeu di Jakarta, Kamis (11/12).
Menurut Menkeu, pemerintah akan melihat dari sisi penerimaan sebab dengan menurunnya aktivitas ekonomi pada 2009 maka ada kemungkinan target penerimaan juga mengalami penurunan. Hal itu akan menaikkan defisit secara otomatis.
Menurutnya, pemotongan anggaran belanja adalah usaha terakhir karena pemerintah tidak ingin upaya pemotongan belanja atau mengubah belanja menyebabkan daerah atau K/L menjadi terganggu dalam menyerap anggarannya. "Nanti akan muncul keterlambatan seperti yang saat ini terjadi. Jadi kalau tidak terpaksa sekali kita tidak akan lakukan pemotongan," katanya.
Pemotongan belanja tidak akan dilakukan, justru pemerintah akan menambah program baru jika nantinya ada usulan program-program baru yang benar-benar efektif bisa mencegah PHK atau menyerap tambahan tenaga kerja yang masuk tiap tahun sebanyak 2 juta orang.
Program yang terkait pencegahan dan pengentasan pengangguran akan menjadi prioritas pemerintah untuk mendapat tambahan biaya. Selain itu program lain yang sudah ada di APBN 2009 seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) juga akan tetap dijalankan.
Pembiayaan defisit, menurut Menkeu bisa didapatkan dari mana saja, yang penting menurutnya pembiayaan itu aman. "Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah perekonomian Indonesia betul-betul membutuhkan," katanya.
Selain itu, penambahan defisit tersebut apakah juga bisa dijalankan dengan sesegera mungkin. Jangan sampai kejadian 2008 terulang, di mana setelah pemerintah menaikkan defisit menjadi 2,1% dan turun menjadi 1,5%, namun kemungkinan realisasinya sampai akhir 2008 diperkirakan hanya 1% saja.
"Kalau kita mendesain defisit besar dan tidak bisa direalisasi itu menimbulkan ongkos kepada negara untuk membiayai, karena saya harus mengeluarkan surat utang dll. Namun belum tentu nanti bisa terserap dan hanya menjadi mubazir," katanya.
Ia mengatakan, jika memang perekonomian membutuhkan maka pemerintah tidak segan untuk merilekskan dari sisi fiskal. Tapi yang perlu dicermati adalah kemampuan untuk mendesain dan menyerap anggaran itu apakah benar-benar untuk aktivitas yang menciptakan kesempatan kerja dan apakah bisa dilaksanakan pada 2009. "Kalau itu bisa dilakukan dan kemudian bisa diimplementasi. Baru defisit kita hitung bersama-sama," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
