Pemerintah Gelontorkan Bantuan Pangan dan BSU di Kuartal IV, Anggarkan Rp 31 Triliun

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi pada kuartal IV 2026. Kebijakan tersebut mencakup bantuan pangan, hingga bantuan subsidi upah (BSU).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  memerinci, kebijakan tersebut di antaranya, bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Program ini menyasar 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

Airlangga mengatakan, kebutuhan anggaran untuk program bantuan pangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 17,5 triliun.

Baca Juga: Kabar Baik! Batas PTKP Berpotensi Naik pada 2027

“Ini desilnya 1 sampai 4 dan kebutuhan anggarannya kira-kira Rp 17,5 triliun,” tutur Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (30/9/2026).

Selain bantuan pangan, pemerintah juga akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU). Bantuan tersebut diberikan untuk periode tiga bulan dengan nilai Rp 300.000 per bulan.

Dengan demikian, penerima BSU akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp 900.000 untuk periode tiga bulan. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun.

Lebih lanjut, pemerintah juga tengah menggodok program pembukaan rekening bagi warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun. Program tersebut diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Namun Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah kebijakan ini akan berlaku di kuartal IV atau tahun depan.

“Nah nanti ya, angkanya (anggaran pembukaan rekening) sedang diprospek dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Adapun untuk implementasi program di kuartal IV 2026 tersebut, Airlangga memperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 31 triliun. 

"Sementara itu, anggaran program tersebut masih dalam proses penyisiran oleh Kementerian Keuangan dengan perkiraan kebutuhan sekitar Rp 31 triliun,” tandasnya.

Baca Juga: Kebutuhan Valas Akhir Tahun Menurun, Tekanan Rupiah Berpotensi Mereda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News