kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah gandeng Global Action Plastic Partnership atasi sampah plastik


Senin, 11 Maret 2019 / 17:59 WIB
Pemerintah gandeng Global Action Plastic Partnership atasi sampah plastik


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bekerja sama dengan dengan Global Action Plastic Partnership (GPAP) guna menanggulangi pencemaran sampah dari plastik. Langkah tersebut diambil untuk mengejar target pada 2025 untuk mengurangi 70% sampah plastik di lautan, limbah padat 30% dan tentunya pengelolaan limbah padat 70%.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, target yang dicanangkan tergolong ambisius namun ditekankan bahwa dengan upaya menjaga lingkungan tersebut tidak serta merta mematikan industri di dalamnya.

Sementara itu Dirjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan bahwa bicara mengenai mengelola sampah terutama plastik bukan hanya perihal kumpul-angkut-buang.

"Ketika kita bicara dengan bisnis kita bicara sampah keuntungan luar biasa dan bagaimana berdayakan masyarakat, sirkuler ekonomi yang keliatan adalah bank sampah 7000 lebih di seluruh Indonesia. Dan uang yang begulir itu miliaran pertahun," jelas Rosa Vivien usai Konferensi Pers Peluncuran 'Indonesia National Plastic Action Partnership' di Shangri La Hotel Jakarta pada Senin (11/3).

Mengacu pada UU No. 8 tahun 2008 maka yang ditekankan adalah bagaimana mengurangi sampah itu agar tidak terbuang ke TPA semuanya. Artinya sampah yang sampai ke TPA terutama sampah plastik merupakan jenis yang tak dapat lagi diolah kembali.

"2017 Indonesia menghasilkan sampah 65,8 juta ton, sampah. Bagaimana kita buat agar itu tidak terbuang ke lingkungan, salah satunya sirkuler ekonomi," tambah Rosa Vivien.

Akan ada kebijakan roadmap pengurangan sampah dari produsen sendiri dimana KLHK memberikan waktu selama 10 tahun guna para produsen meredesign kemasan mereka.

"Kita ngga bicara 100% kan ada tahapan, kita bicara roadmap 10 tahun. Kita bicara pengurangan, bagaimana kita mau mengurangi sampah yang dibuang di TPA," jelas Rosa Vivien.

Pemerintah dalam hal ini akan duduk bersama bagaimana memasifkan hal tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan hal senada dengan apa yang disampaikan Luhut dan Rosa mengenai daur ulang sampah plastik untuk capai target 2025 dengan sirkuler ekonomi.

"Sekarang level daur ulang plastik masih 10% kita bisa tingkatkan ke 25% dari industri kita ajak untuk mendorong," tambah Airlangga.

Akan tujuan tersebut maka Kemenko Maritim, KLHK akan bermitra dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lokal yang merupalan bagian dari GPAP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×