Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah akan mengevaluasi berbagai hambatan dalam kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun. Deputi Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Eddy Putra Irawady mengakui pelaksanaan FTZ Batam masih banyak hambatan sehingga menyulitkan investasi.
Salah satu masalah yang menjadi prioritas pemerintah adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Eddy mengatakan, PTSP merupakan pintu gerbang utama bagi investor yang akan membenamkan investasinya di Batam. Dengan perbaikan ini, dia berharap, arus investasi yang masuk semakin deras.
Pelaksanaan FTZ Batam belum berhasil menyedot investasi dalam jumlah besar. Menurut catatan Badan Pengusahaan Kawasan Batam, selama triwulan I 2012, total investasi masuk ke Batam hanya sebesar US$ 28,35 juta. Rinciannya, realisasi investasi baru dari penanaman modal asing (PMA) US$ 24,25 juta, dan perluasan investasi PMA (yang sudah ada) sebesar US$ 4,1 juta.
Pada periode yang sama 2011 lalu, total investasi yang masuk ke kawasan tersebut sebesar US$ 50,45 juta. Rinciannya, investasi baru sebesar US$ 21,15 juta, dan perluasan usaha sebesar US$ 29,3 juta. Ini artinya, angka realiasi investasi pada tiga bulan pertama tahun ini anjlok hingga 44%.
Investasi ini berasal dari beberapa negara di kawasan Asia diantaranya Singapura, Malaysia, Filipina, Sri Langka, Korea Selatan dan India. Di luar itu, ada beberapa negara asal investor antara lain Australia, Italia, Amerika Serikat, Jerman, dan British Virgin Island.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasioonal (KEN) Aviliani mengungkapkan salah satu sektor bisnis utama di kawasan FTZ Batam yang bisa digenjot adalah sektor perdagangan. Makanya, "Infrastruktur pendukung harus disiapkan dengan baik," jelasnya.
Hanya saja, Aviliani mengingatkan konsep koridor investasi atau sektor investasi yang ada di kawasan BKK juga harus disiapkan dengan baik. Menurutnya, kawasan FTZ Batam jangan sampai dimanfaatkan oleh investor untuk memasukkan produknya sehingga impor Indonesia lebih besar ketimbang ekspornya.
Aviliani juga menyoroti tentang ketidakpastian regulasi. Dia mengatakan ada tumpang tindih regulasi baik antara pusat dengan daerah maupun regulasi di daerah. "Ketidakpastian regulasi juga membuat investor berfikir ulang untuk masuk," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
