Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Harapan pemerintah menjadikan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sebagai percontohan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) untuk pendongkrak investasi, belum mendatangkan hasil.
Berdasarkan data Badan Pengusahaan Kawasan, sepanjang triwulan I 2012 lalu, realisasi investasi baru dari penanaman modal asing (PMA) di FTZ BBK hanya US$ 24,25 juta dan total perluasan PMA sebesar US$ 4,1 juta. Artinya total investasi masuk sebesar US$ 28,35 juta.
Angka ini merosot 44% ketimbang periode yang sama tahun lalu sebanyak US$ 50,45 juta, yakni US$ 21,15 juta untuk investasi baru, dan perluasan usaha sebesar US$ 29,3 juta. Dari jumlah perusahaan yang masuk pun juga turun. Tahun lalu sebanyak 21 PMA, sedangkan, triwulan I tahun ini hanya 18 PMA masuk.
Rincian investasi yang masuk ke BBK tahun ini rinciannya, di bulan Januari sebanyak empat PMA dengan nilai investasi US$ 4 juta. Februari ada delapan PMA dengan nilai investasi US$ 10,4 juta, dan enam PMA pada Maret 2012 sebesar US$ 9,85 juta.
Adapun negara asal investor antara lain Singapura, Malaysia, Australia, Italia, India, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Filipina, Sri Langka, dan British Virgin Island
Dwi Djoko Wiwoho, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam menjelaskan, sebetulnya pemerintah telah memperbaiki sistem pelayanan agar investor tertarik. Misalnya, mengintensifkan layanan terpadu satu pintu, hingga mempercepat proses administrasi.
Tapi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto, tak heran melihat minat investor menanamkan duit di FTZ Batam tak bisa berkembang sesuai harapan. Kalau melihat geografis Batam yang dekat dengan Singapura, seharusnya Batam memang menjadi lokasi strategis untuk investasi. Ia menduga, minat investor untuk berinvestasi di Batam masih belum meningkat antara lain masih ada kendala perizinan.
Bagi Djimanto, seharusnya sebagai kawasan perdagangan bebas, pengusaha mendapat kemudahan termasuk dengan masalah perpajakan. “Peraturannya selama ini tidak tegas. Baik itu soal kepabeanan, pajak, dan soal perizinan. Belum jelas bea masuk itu dikenakan di wilayah mana saja. Kadang kena bea, kadang tidak,” ujar Djimanto, Selasa (17/4).
Dwi Djoko bilang, pemerintah sudah berupaya memberikan layanan baik agar investor masuk. "Kalau masih ada yang mengeluhkan, kami akan evaluasi lagi,” katanya. Dia menampik anggapan penerapan FTZ gagal menarik investasi. Dari masuknya investasi selama triwulan I 2012 menunjukkan bisnis di Batam masih berdenyut cepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
