Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia menghadapi tenggat waktu yang sangat singkat untuk merespon kebijakan tarif resiprokal yang akan diberlakukan Amerika Serikat mulai 9 April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah mempersiapkan rencana aksi yang komprehensif guna menjawab kebijakan tersebut secara bijak dan strategis.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespon. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan secara virtual, Minggu (6/04).
Baca Juga: DEN Sebut Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Positif Ke Ekonomi RI, Ini Syaratnya
Pemerintah memilih untuk tidak mengambil langkah retaliasi, melainkan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi. Pendekatan ini diambil untuk menjaga hubungan bilateral jangka panjang serta memastikan stabilitas iklim investasi dan ekonomi nasional.
Meski dibayangi tenggat waktu yang ketat, Pemerintah tetap mengedepankan proses yang inklusif dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Forum sosialisasi dan penjaringan masukan bersama asosiasi pelaku usaha dijadwalkan berlangsung pada Senin (7/04) guna merumuskan strategi respons yang komprehensif dan berpihak pada industri nasional, khususnya sektor padat karya seperti industri apparel dan alas kaki.
Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.
Baca Juga: DEN Rekomendasikan Langkah Strategis Hadapi Tarif Resiprokal AS
Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.
Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.
Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.
Airlangga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar surat resmi tanggapan dikirim sebelum batas waktu 9 April. Sementara itu, tim lintas kementerian terus bekerja dalam kerangka deregulasi untuk menindaklanjuti arahan dari Sidang Kabinet Maret lalu.
“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025, ” ungkap Airlangga.
Baca Juga: Prabowo Persilakan Airlangga dan Sri Mulyani Tanggapi Kebijakan Tarif Impor Trump
Selanjutnya: Optimalisasi Digital: Jurus Jitu UMKM Merambah Pasar Domestik Hingga Global
Menarik Dibaca: Cara Membuat Foto ala Studio Ghibli dengan Bantuan ChatGPT, Simak Tutorialnya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
