Pemerintah Buang Opsi Smart Card untuk Batasi Konsumsi BBM

Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Pemerintah tak lagi mengembangkan smart card alias kartu pintar dalam sistem pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara tertutup. Program yang sempat dilakukan ujicoba di Batam dan Bintan ini ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Pengadaan smart card ini butuh biaya besar, darimana sumber dananya?" kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo di sela-sela rapat kerja dengan Komisi Energi (VII) DPR, Kamis (22/4).

Makanya, kini pemerintah sedang fokus pada tiga opsi lainnya dalam sistem distribusi BBM bersubsidi tertutup. Ketiga opsi tersebut, pertama, Premium dan Solar hanya boleh dikonsumsi oleh kendaraan pelat kuning saja. "Cara ini lebih mudah dan murah karena tidak perlu tanda pengenal lain," ujar Evita.

Kedua, larangan menggunakan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi keluaran di atas tahun 2000. Ketiga, larangan memakai BBM bersubsidi untuk mobil dengan cc tertentu. Tapi, pemerintah belum menetapkan batasan cc itu.

Tapi, Evita menegaskan, apapun opsi yang dipilih pemerintah nanti, pelaksanaannya secara bertahap. Tujuannya supaya masyarakat bisa lebih siap. "Bagaimana pelaksanaannya masih harus dibahas lebih lanjut. Lagipula kami harus membahasnya dengan DPR," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News