Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Tahun 2014 menjadi tahun yang riweh. Tidak hanya pemerintahan yang akan disibukkan dengan pemilihan umum (pemilu), pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 pun menjadi agenda. Untuk menjaga defisit anggaran dalam level aman, pemerintah bakal memangkas porsi belanja.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan posisi defisit pada level 1,69% dari PDB dalam APBN 2014 akan berat untuk dipertahankan. Maklum, pertumbuhan ekonomi terbaru diproyeksikan berada pada kisaran 5,8%-6%. Kalau pertumbuhan direvisi ke bawah sudah bisa dipastikan penerimaan pajak bakal melorot.
Bambang bilang, kalau pemerintah mempertahankan porsi bujet sekarang dengan menambah utang maka akan berisiko tinggi. Pasalnya, pasar sudah mempunyai persepsi besaran utang yang akan dicari pemerintah.
"Kalau dipaksakan (tambah utang) terlalu banyak risiko," ujar Bambang akhir pekan lalu. Maka dari itu, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengorbankan belanja.
Sayangnya Bambang masih enggan menjelaskan lebih lanjut pos-pos belanja mana saja yang akan dipangkas. Pokoknya dalam pengajuan APBN-P 2014 nanti pemerintah akan menjaga defisit tidak lewat dari 2,5% dari PDB.
Dirjen Pajak Fuad Rahmany sendiri mengaku setoran pajak tahun ini bakal lebih rendah dari target 2014 yang sebesar Rp 1.110,19 triliun. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah mau tidak mau membuat penerimaan pajak tergerus.
Semua sektor pajak baik itu pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN) akan terkena dampak. Sayang, Fuad masih menutup rapat mengenai potensi penurunan pajak tersebut. Nantinya. APBN-P 2014 akan disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seusai pemilu legislatif (pileg) April mendatang.
Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai porsi belanja yang bisa pemerintah pangkas adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) serta belanja barang. Kalau belanja pegawai yang mau dipangkas akan sulit karena sudah ada kebutuhan operasional terkait jumlah pegawai pemerintahan yang sudah tetap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
