Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
“PMK ini menjawab pertanyaan di lapangan sebelum aturan ini diterbitkan, apakah WP masih dapat memanfaatkan fasilitas apabila aset diganti aset baru dalam periode pemanfaatan dan bagaimana penyusutannya,” ujar Yunirwansyah kepada Kontan.co.id, Kamis (20/2).
Dalam hal aset dimaksud dialihkan dan diganti dengan aset baru dalam periode pemanfaatannya Dari sisi fasilitas pengurang penghasilan neto 30%, Kemenkeu mengatur apabila nilai aset baru lebih tinggi nilainya, pengurang penghasilan neto tetap tidak berubah sampai berakhirnya pemanfaatan.
Kemudian, apabila nilai aset baru lebih rendah nilainya, fasilitas pengurang penghasilan neto dihitung ulang dengan menggunakan aset baru. “Namun fasilitas penyusutan dipercepat tidak berlaku untuk aset baru. Sebelum penggantian aktiva, WP menyampaikan pemberitahuan ke Ditjen Pajak,” kata Yunirwansyah.
Catatan otoritas pajak, realisasi belanja pajak atau tax expenditure yang berasal dari tax allowance terus menurun. Pada 2016 pemerintah menggelontorkan tax allowance sebanyak Rp 1,05 triliun.
Baca Juga: Demi Investor, Pemerintah Obral Insentif Tax Allowance
Kemudian, pada 2017 sebesar Rp 1,02 triliun. Selanjutnya, senilai Rp 791 miliar pada tahun 2018. Untuk, 2019 sendiri masih dalam tahap penghitungan sampai hingga periode tahun pajak berjalan pada akhir April 2020.
Di sisi lain, sejak 2007 sampai dengan saat ini terdapat 147 wajib pajak yang telah menikmati tax allowance dengan 167 surat ketetapan pajak (SKP) baru dan ada yang perluasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
