Reporter: Benedicta Prima | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Permintaan listrik akan terus meningkat sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,17% serta tingkat urbanisasi yang meningkat dan pertumbuhan kelas menengah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melaksanakan program fast track 35.000 megawatt, salah satunya proyek tenaga listrik panas bumi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mensubsidi biaya kegiatan eksplorasi panas bumi (geothermal) . Hal ini dilakukan agar PLN sebagai offtaker tidak lagi beralasan memberi harga tinggi ke masyarakat karena ongkos produksi yang tinggi.
"Kita hitung saja, kalau bicara geothermal biayanya diawal memang besar sehingga bisa setiap proyek dibuat kebijakan 5-10 tahun pertama diberi subsidi sekian," jelas Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kamis (25/4).
Adapun jangka waktu produksi proyek tenaga panas bumi ini bisa sekitar 30 tahun. Maka sisa waktu yang tidak diberi subsidi antara 20 tahun hingga 25 tahun. "Jadi tidak hanya dalam satu periode kita bicara subsidi tetapi keseluruhan life cycle dari proyek tersebut," imbuh dia.
Upaya ini dilakukan Kemkeu untuk mencapai tujuan rasio elektrifikasi 100%. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang terus meningkat serta memberi hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan akses listrik.
Serta pemanfaatan geothermal bisa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan di saat permintaan jumlah energi yang semakin meningkat. Sebab selain memenuhi permintaan, Indonesia sudah menandatangani Perjanjian paris dalam rangka mengurang emisi karbon.
"Kalau kita bisa kembangkan geothermal, efek positifnya untuk Indonesia luar biasa yakni kebutuhan listrik terpenuhi, lingkungan terjaga baik, kebutuhan impor menurun," jelas dia.
Hal ini, jelas Sri Mulyani, dapat terus memperbaiki neraca pembayaran. Pasalnya impor akan terus berkurang. Selain itu, pemerintah juga telah mengantongi kebijakan tentang manajemen risiko saat eksplorasi geothermal. Kebijakan tersebut telah dibuat Sri Mulyani 15 tahun silam saat dirinya juga menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya akan lihat lagi apa sudah optimal tangani resiko saat eksplorasi. Kendala awal penggunaan panas bumi kan munculnya risiko dari ketidakpastian untuk mendapatkan panas bumi itu saat mereka pengeboran," imbuh dia.
Kemudian, Sri Mulyai juga meminta penggunaan teknologi yang efisien agar tidak harus dihadapkan pada pilihan hutan lindung atau eksplorasi geothermal.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Firmandha Ibrahim mengatakan pihaknya harus menyediakan listrik dengan harga murah karena harga listrik masih di regulasi pemerintah.
"Pendanaan kami menggunakan yang harganya murah, mengapa harga rendah, karena harga listrik di Indonesia masih diregulasi," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
