Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah mengaku masih mengalami kesulitan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah kendala pada pengadaan tanah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, persoalan pembebasan tanah sering kali berjalan alot. Ini lantaran banyak makelar-makelar yang memanfaatkan.
"Padahal pemerintah sudah melakukan penggantian tanah dengan sesuai. Rakyat tidak dirugikan. Tapi banyak makelar yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya," kata SBY, Kamis (2/8).
Ulah para makelar ini mengakibatkan sejumlah proyek yang jumlahnya tidak sedikit akhirnya jalan ditempat. "Perihal pembebasan lahan, kita banyak merugi. Banyak investasi, tapi terhambat karena tidak membebaskan tanah," katanya.
Sebenarnya, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah peraturan. Misalnya saja Undang Undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksana UU yang akan terbit tak lama lagi. Dua peraturan tersebut dapat memberikan angin segar untuk mengatasi hambatan menyangkut pembebasan tanah.
Meski demikian, beleid itu tidak akan terlalu efektif jika makelar ini masih merajalela. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji menyatakan, BPN bersama kementerian lainnya di bawah koordinasi Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan tengah mencari solusi memecahkan masalah ini.
"Tentunya kami harus mencarikan solusi bagaimana mekanisme penentuan harga tanah agar rakyat tidak dirugikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
