Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) baru saja meneken nota kesepakatan dalam pemanfaatan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional. Pemanfaatkan data LAPAN ini dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 13 triliun per tahun.
Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengatakan, kalau dihitung nilai ekonominya, anggaran negara yang bisa menghemat sekitar Rp 3 triliun untuk tahun 2015, Rp 5 triliun untuk tahun 2016, Rp 7 triliun untuk tahun 2017, dan Rp 13 triliun untuk tahun 2018.
Menurut Thomas, sebelum 2012, masing-masing Kementerian/Lembaga memang menyediakan citra satelit masing-masing dengan cara membeli dari pihak di luar LAPAN.
Sejak 2012, LAPAN membuat bank data penginderaan jauh nasional yang memberikan citra satelit kepada semua kementerian/lembaga dan daerah secara gratis. Hal itu dilakukan karena LAPAN memperoleh dan memberlinya menggunakan lisensi pemerintah.
Menurutnya, kebijakan sinergi citra satelit ini diawali dengan Inpres no. 6 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi dan diperkuat dengan aturan lainnya seperti UU no. 21 tahun 2013 dan PP no. 11 tahun 2018.
"Kalau kami bandingkan antara layanan kami berikan dengan pola lama yakni masing-masing kementerian lembaga membeli sendiri. Bisa dihemat anggaran yang luar biasa," ujar Thomas, Selasa (19/3).
Menurut Thomas, bila semakin banyak Kementerian dan Lembaga yang menggunakan citra satelit yang diperoleh oleh LAPAN dan digunakan untuk berbagai sektor pembangunan untuk berbagai prioritas nasional, efisiensi penggunaan anggaran makin tinggi.
Hal senada pun diungkapkan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono. Dia mengatakan, penghematan Rp 13 triliun per tahun merupakan angka yang besar, ini belum ditambah dari pemanfaatan data LAPAN untuk program lain seperti untuk OSS.
"Ini hanya dari sisi biaya pemanfaatannya belum dari optimalisasi manfaatnya yang tidak terhitung lagi. Melalui insiatif seperti ini sinergi kementerian lembaga menjadi begitu penting. Jadi kebijakan yang tepat membutuhkan dukungan data yang valid dan akurat," jelas Susiwijono.
Adanya kerja sama di antara Kemenko Perekonomian dan LAPAN ini bertujuan untuk mendukung kebijakan prioritas nasional seperti percepatan Kebijakan Satu Peta, Moratorium Sawit, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Online Single Submission dan program lainnya mengingat Kemenko Perekonomian memiliki 25 program prioritas nasional.
Meski penandatanganan nota kesepahaman baru dilakukan saat ini, tetapi Susiwijono mengatakan kerja sama di tingkat teknis sudah berjalan sejak lama.
Beberapa kerja sama yang dilakukan dengan LAPAN sebelumnya seperti penyediaan informasi terkait pertumbuhan padi yang memberikan proyeksi pertumbuhan padi serta pemanfaatan citra setelit untuk membuat peta lahan baku sawah. Tak hanya itu, LAPAN juga memberikan informasi melalui citra satelit resolusi tinggi terkait infrastruktur irigasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
