kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.705.000   1.000   0,06%
  • USD/IDR 16.318   28,00   0,17%
  • IDX 6.748   -54,81   -0,81%
  • KOMPAS100 996   -9,48   -0,94%
  • LQ45 769   -7,95   -1,02%
  • ISSI 211   -0,75   -0,35%
  • IDX30 399   -3,09   -0,77%
  • IDXHIDIV20 481   -2,78   -0,58%
  • IDX80 112   -1,12   -0,98%
  • IDXV30 118   -0,20   -0,17%
  • IDXQ30 131   -1,06   -0,81%

PDIP belum punya pengganti Taufik Kiemas


Selasa, 11 Juni 2013 / 13:11 WIB
PDIP belum punya pengganti Taufik Kiemas
ILUSTRASI. Ini Cara Membuat Twitter Wrapped 2021 lewat Android, iOS, dan PC


Reporter: Adhitya Himawan |

JAKARTA. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengungkapkan hingga saat ini partainya belum memiliki nama untuk menggantikan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR.

Ketika dijumpai Kontan, sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR, di Gedung DPR, Selasa, (11/6), Aria menegaskan dirinya belum tahu siapa yang akan menggantikan Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR. Sebab keputusan itu bergantung hasil rapat yang akan dilakukan oleh DPP PDIP.

Terkait wacana nama-nama yang beredar seperti Guruh Soekarnoputra atau Puan Maharani, Aria membantah bahwa itu bukan kandidat yang akan diajukan Fraksi PDIP.

"Sebab ini juga menunggu kesiapan Ibu Megawati yang belum selesai berduka, saya kira partai akan segera memutuskan siapa kandidat terbaik,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut.

Namun Aria memastikan, siapa pun kader yang dipilih untuk diajukan menjadi Ketua MPR, dia harus memenuhi kriteria sebagai negarawan. Selain itu, juga harus memahami kompleksitas persoalan bangsa yang menghadapi tantangan disintegrasi.

"Oleh karena, dia juga harus memiliki komitmen kuat untuk meneruskan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan," kata Aria.

Calon Ketua MPR RI memang dipastikan akan berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, mengingat Ketua lama Taufik Kiemas berasal dari Fraksi yang sama. Ketentuan ini, menurut Lukman Hakim Saefudin, Wakil Ketua MPR sudah sesuai dengan UU No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Ketua MPR harus sudah dilakukan paling lambat 30 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×