kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

PDIP belum punya pengganti Taufik Kiemas


Selasa, 11 Juni 2013 / 13:11 WIB
ILUSTRASI. Ini Cara Membuat Twitter Wrapped 2021 lewat Android, iOS, dan PC


Reporter: Adhitya Himawan

JAKARTA. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengungkapkan hingga saat ini partainya belum memiliki nama untuk menggantikan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR.

Ketika dijumpai Kontan, sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR, di Gedung DPR, Selasa, (11/6), Aria menegaskan dirinya belum tahu siapa yang akan menggantikan Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR. Sebab keputusan itu bergantung hasil rapat yang akan dilakukan oleh DPP PDIP.

Terkait wacana nama-nama yang beredar seperti Guruh Soekarnoputra atau Puan Maharani, Aria membantah bahwa itu bukan kandidat yang akan diajukan Fraksi PDIP.

"Sebab ini juga menunggu kesiapan Ibu Megawati yang belum selesai berduka, saya kira partai akan segera memutuskan siapa kandidat terbaik,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut.

Namun Aria memastikan, siapa pun kader yang dipilih untuk diajukan menjadi Ketua MPR, dia harus memenuhi kriteria sebagai negarawan. Selain itu, juga harus memahami kompleksitas persoalan bangsa yang menghadapi tantangan disintegrasi.

"Oleh karena, dia juga harus memiliki komitmen kuat untuk meneruskan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan," kata Aria.

Calon Ketua MPR RI memang dipastikan akan berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, mengingat Ketua lama Taufik Kiemas berasal dari Fraksi yang sama. Ketentuan ini, menurut Lukman Hakim Saefudin, Wakil Ketua MPR sudah sesuai dengan UU No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Ketua MPR harus sudah dilakukan paling lambat 30 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×