PBB dan Bappenas Buka Peluang Modal Swasta Masuk Proyek Hijau

Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dunia usaha mendorong masuknya lebih banyak modal swasta ke proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Indonesia Country Platform dari Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance.

Platform tersebut diluncurkan PBB, Kementerian PPN/Bappenas, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Rabu (7/10).

Indonesia Country Platform akan menjadi wadah untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, lembaga pembiayaan pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui platform terseburt, prioritas pembangunan nasional akan dihubungkan dengan sumber pembiayaan dan peluang investasi yang berpotensi dikembangkan menjadi proyek yang layak dibiayai.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka, mengatakan mobilisasi modal swasta dibutuhkan untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). "Menutup kesenjangan pembiayaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar, termasuk dari sektor swasta," ujar Putut.

Menurut dia, Country Platform dapat mempertemukan prioritas pembangunan dengan pembiayaan, investasi, dan kapasitas berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi strategi dan inisiatif pembiayaan yang konkret dan dapat diperluas.

Adapun Indonesia Country Platform akan diarahkan untuk mengembangkan strategi mobilisasi investasi swasta pada sejumlah proyek prioritas nasional. Beberapa sektor yang menjadi sasaran antara lain; energi terbarukan, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan infrastruktur perkotaan.

Platform ini juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendorong pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, termasuk Green, Social and Sustainability-Linked Bonds (GSSB).

Selain itu, sektor kelautan menjadi salah satu fokus melalui pengembangan rantai nilai rumput laut lewat Indonesia Seaweed Incorporated (ISI).

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal mengatakan Country Platform menjadi mekanisme untuk menghubungkan investor, dunia usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan dengan proyek yang memiliki peluang investasi.

"Platform ini merupakan mekanisme praktis untuk mempertemukan investor, dunia usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan untuk mengubah peluang menjadi investasi, dan investasi menjadi hasil pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia," kata Gita.

APINDO yang menjadi bagian dari inisiatif ini memandang perlunya keterlibatan pengusaha dalam memberikan pembiayaan. Ketua Umum APINDO sekaligus Co-Chair FFD4 Business Steering Committee Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha tidak hanya membawa modal, tetapi juga solusi, keahlian, jaringan, serta peluang investasi.

"Sektor swasta membawa lebih dari sekadar modal. Dunia usaha membawa solusi, keahlian, jaringan, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi project pipeline," ujar Shinta.

Salah satu project pipeline yang dikembangkan melalui platform tersebut adalah Indonesia Seaweed Incorporated. Inisiatif ini mempertemukan dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi konservasi, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun rantai nilai rumput laut yang inklusif dan berkelanjutan.

APINDO juga telah menjalin kemitraan dengan sejumlah pihak, di antaranya Standard Chartered, Conservation International, Konservasi Indonesia, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Kolaborasi tersebut antara lain dilakukan melalui memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung pengembangan industri rumput laut berkelanjutan.

Peluncuran Indonesia Country Platform merupakan bagian dari tindak lanjut Fourth International Conference on Financing for Development (FFD4) yang digelar PBB di Sevilla, Spanyol, pada 30 Juni-3 Juli 2025.

Konferensi tersebut menghasilkan Sevilla Commitment yang menekankan pentingnya memperkuat mobilisasi pembiayaan publik dan swasta serta mengembangkan pendekatan pembiayaan yang lebih terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain Indonesia, Country Platform juga dikembangkan untuk Kenya dan Kolombia sebagai mekanisme di tingkat nasional untuk memperkuat hubungan antara prioritas pembangunan, strategi pembiayaan, dan peluang investasi.

Pengembangan platform di Indonesia juga menindaklanjuti rekomendasi sektor swasta melalui FFD4 Business Sector Communiqué. Rekomendasi tersebut antara lain mendorong penguatan pembiayaan inovatif, platform investasi yang dipimpin negara, serta perluasan akses terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News