Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mendorong agar Partai Demokrat berada di depan untuk mengusulkan pembentukan Panja Mafia Anggaran. Menurut Roy hal itu patut dilakukan untuk membuktikan komitmen Partai Demokrat dalam pemberantasan korupsi.
Asal tahu saja, Partai Gerindra merupakan partai pertama yang membuka wacana pembentukan Panja Mafia Anggaran. Kemudian, Pimpinan DPR, Marzuki Alie dan Priyo Budi Santoso mengaku setuju jika dibuat Panja Mafia Anggaran.
"Ini untuk membuktikan komitmen Partai Demokrat terhadap pemberantasan korupsi," ujar Roy seusai diskusi bertema Hitam Putih Banggar di Pulau Dua, Rabu (10/8).
Pasalnya, berdasarkan data Indonesia Budget Center (IBC) dari 58 anggota DPR yang terkena kasus korupsi, sebagian besar adalah anggota Badan Anggaran (Banggar). "Panja Mafia Anggaran ini untuk memperbaiki sistem anggaran yang saat ini banyak kebocoran," jelasnya.
Menurutnya Panja Mafia Anggaran itu cukup berfungsi untuk memperbaiki kebocoran sistem anggaran. Lebih lanjut Peneliti IBC itu bilang kalau dirinya melihat modus mafia anggaran yang paling banyak dilakukan dengan cara menyuap dan gratifikasi. "Memberi fee pada proyek adalah bagian dari pada penyuapan," tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Deny Kailimang, tidak menjawab secara gamblang rencana pembentukan Panja Mafia Anggaran. Malahan, ia mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan pengungkapan kasus Banggar. Di satu sisi, dia memang mengakui jika banyak penyimpangan yang terjadi di pelaksanaan Banggar.
"Hal ini bisa dibaca, bahkan saksi anggota Banggar Wa Ode Nurhayati menyatakan kalau alokasi anggaran itu ditetapkan melalui pertemuan tertentu. Ini semua karena kesalahan prosedur, ada sesuatu pelanggaran yang merugikan negara. Ini bukan menyejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat," kata Denny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
