Reporter: | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) pada produk ekspor Indonesia yang saat ini sedang di-review oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), dinilai positif oleh para ekonom.
Pasalnya dengan diberikannya tarif tersebut pengusaha akan lebih mudah dalam melakukan impor bahan baku dari luar negeri karena diberikan tarif khusus. Namun pemerintah dituntut untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
"Dengan fasilitas GSP harusnya senang karena menikmati bea masuk 0%. Meskipun catatannya kita harus bersiap meningkatkan daya saing. Suatu saat GSP dicabut kita tidak lagi bersaing soal harga tapi juga kualitas,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom Indef pada Kontan.co.id. Selasa (24/7).
Selain itu Bhima juga bilang selain komponen elektronik yang akan merasakan manfaat dari fasilitas GSP tersebut, pada sektor perikanan juga akan merasakan manfaat yang cukup banyak, karena di sektor ini memiliki daftar produk turunan GSP yang cukup banyak dan cenderung padat karya.
"Selain elektronik yang paling besar manfaatnya adalah sektor perikanan dengan list produk turunan GSP yang cukup banyak. Sektor perikanan pun cenderung padat karya,” kata Bhima.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi juga berpendapat, pemberian GSP ini bukan hal yang baru, karena sebelumnya Indonesia sudah pernah mendapatkan GSP, namun pada tahap ini sedang dilakukan review oleh pemerintah AS.
Sehingga diharapkan pemerintah Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan memperketat daya saing dengan negara-negara di ASEAN.
"Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan juga ada perang dagang ini, pemerintah Indonesia juga harus pintar-pintar menawarkan apa yang mampu diberikan kepada pemerintah AS. Selain memanfaatkan peluang yang ada, daya saing antar negara ASEAN juga harus diperketat. Karena bila dilihat secara kualitas kita kalah jauh dengan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, bahkan dengan Filipina." Kata Fithra pada Kontan.co.id.
Selain itu ia juga bilang, dalam meningkatkan daya saing juga dibutuhkan infrastruktur yang memadai. "Tapi untuk meningkatkan daya saing itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak hanya setahun dua tahun. Oleh karena itu kan sekarang infrastruktur sedang digenjot oleh pemerintah agar mampu tingkatkan daya saing dengan negara berkembang lainnya," katanya.
