Reporter: Dani Prasetya | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) menolak rencana pencabutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dari pasaran.
Organda menilai, hal tersebut akan mematikan keberlangsungan angkutan umum dan akan memicu arus derasnya kendaraan pribadi karena mahalnya tarif transportasi massal.
"Organda tidak setuju BBM bersubsidi untuk kendaraan angkutan umum plat kuning yang digunakan bagi masyarakat luas akan dicabut. Itu akan mematikan angkutan umum, semua orang akan naik kendaraan pribadi yang pasti akan membuat kemacetan semakin parah," ungkap Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena kepada KONTAN, Jumat (29/4).
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengutarakan rencana pencabutan BBM bersubsidi jenis premium dari pasaran. Hal tersebut dikarenakan subsidi premium itu terlalu membebani alokasi APBN dan memiliki oktan rendah.
Namun, menurut Eka, rencana pemerintah menghilangkan BBM bersubsidi pada kendaraan angkutan umum itu dinilai tidak bijaksana. Sebab, angkutan umum saat ini pun tidak menerima dukungan dalam hal insentif fiskal dari pemerintah. "Selama ini kami dibiarkan menghadapi masalah-masalah kami sendirian," ucap dia.
Kebijakan pencabutan BBM bersubsidi sebenarnya membutuhkan pertimbangan matang terkait efek multi terhadap sektor lain. Pemerintah perlu mempersiapkan sarana transportasi massal.
Pos subsidi untuk energi memang mengambil porsi cukup besar dalam anggaran negara. Misalnya, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010, dari total belanja Rp1.047,7 triliun, subsidi mengambil porsi lebih dari 14% atau Rp 146,7 triliun.
YLKI beda pendapat
Namun, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo berpendapat lain. Dia mengutarakan, pemerintah seharusnya segera menyiapkan strategi sarana transportasi massal, sejalan dengan pengurangan atau pencabutan subsidi BBM secara bertahap.
“Pemerintah cabut subsidi BBM itu secara bertahap, dan di saat yang sama sediakan transportasi publik untuk masyarakat,” ujarnya.
Selama ini masyarakat menghabiskan sekitar 15%-20% penghasilannya untuk belanja transportasi. Lantaran tidak adanya jaminan transportasi massal yang layak, mereka kemudian memilih akses transportasi pribadi seperti sepeda motor yang sangat bergantung pada pasokan BBM bersubsidi.
Hal-hal itulah yang menyebabkan konsumsi BBM bersubsidi melonjak. Belum lagi peningkatan jumlah angkutan pribadi yang tidak diiringi peningkatan jumlah ruas jalan menjadi penyebab utama kemacetan.
Oleh karena itu, menyubsidi BBM untuk masyarakat menjadi hal yang tidak populer lagi. Terutama bagi negara pengimpor minyak. Sebab dengan subsidi, sesungguhnya pemerintah justru mendongkrak konsumsi BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
