Reporter: Petrus Dabu | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pengelola Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) kelak harus menjadi investor proyek ruas tol Lingkar Tol Timur Surabaya atau Surabaya Eastern Ring Road (SERR) yang membentang dari Bandara Juanda Surabaya hingga Suramadu.
Opsi mengintegrasikan pengelolaan Jembatan Suramadu dan proyek SERR itu muncul dari rapat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). “Konsepnya, yang mengelola jembatan tol Suramadu sekaligus berinvestasi di Surabaya Eastern Ring Road yang menuju Suramadu,”ungkap Kepala BPJT Ahmad Gani Gazali, akhir pekan lalu.
Cuma, masih ada opsi lain yang juga dibahas. Kepala BPWS, Muhammad Irian mengatakan, pihaknya menginginkan adanya Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola Jembatan Suramadu. “Tapi masih kami usulkan dulu untuk disetujui oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan,” ujarnya.
Sejak 10 Juni 2009, PT Jasa Marga Tbk ditunjuk pemerintah menjadi operator sementara Jembatan Tol Suramadu sebelum adanya operator pemenang lelang pengelola. Mestinya, status operator sementara itu hanya sampai Desember 2010. Cuma, hingga saat itu pemerintah belum juga melakukan pelelangan. Karena itulah, pemerintah lantas memperpanjang tenggat waktu Jasa Marga sebagai operator hingga Juni nanti.
Adapun Direktur Utama Jasa Marga, Frans Sunito mengaku, belum bisa berkomentar kewajiban operator pemenang lelang agar ikut membangun SERR. “Saya malah baru dengar dari Anda soal ini,” ujarnya.
Yang jelas, Jasa Marga mengusulkan agar siapapun pemenang lelang pengelola Suramadu, seharusnya hanya akan mengurusi pemeliharaan rutin dan pengoperasian. ”Karena jembatan itu besar sekali dan konstruksinya juga rumit,” ujarnya.
Bayar dulu utang
Selain itu, sebelum menggelar lelang, pemerintah juga harus melunasi utangnya kepada Jasa Marga atas proyek Suramadu. Sejak menjadi operator sementara Suramadu sejak jembatan tersebut diresmikan pada Juni 2009 lalu, hingga kini pemerintah belum membayar kewajibannya ke Jasamarga sebesar Rp 10,8 miliar. Frans meminta pemerintah bisa segera menuntaskan kewajibannya itu. ”Kami mengharapkan cepat diselesaikan,” ujarnya.
Kepala BPJT Ahmad Gani Gazali mengakui utang tersebut. Ia menyatakan pemerintah akan segera membayar utang tersebut. “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melakukan pemeriksaan, sekarang lagi pengalokasian anggaran,,”ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
