kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Nomenklatur kabinet mayoritas dari profesional, sudah sesuai harapan pasar


Rabu, 14 Agustus 2019 / 21:54 WIB
Nomenklatur kabinet mayoritas dari profesional, sudah sesuai harapan pasar
ILUSTRASI. Porsi kabinet mendatang sebesar 55% kabinet berasal dari profesional, sisa 45% menjadi jatah partai politik (parpol).


Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Susunan kabinet Jokowi-Ma'aruf Amin kabarnya telah rampung. Porsinya, sebesar 55% kabinet berasal dari profesional, sisa 45% menjadi jatah partai politik (parpol).

Porsi tersebut mendapat respon positif dari pelaku pasar. "Itu sudah tepat, tidak jauh dari harapan pasar, 60% profesional dan 40% parpol," ujar praktisi pasar modal Sem Susilo kepada Kontan.co.id, Rabu (14/8).

Dia juga mengapresiasi ide Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) yang naik kelas menjadi Kementerian Investasi. Sebab, motor utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi.

Baca Juga: Jokowi: 55% kabinet dari profesional pilihan saya sendiri

Seperti diketahui, selain porsi jatah kabinet, ada sejumlah perombakan dalam susunan kabinet yang rencananya bakal diumumkan sebelum Oktober tersebut.

Kementerian yang mengurusi soal ekonomi tidak banyak berubah selain naik kelasnya BKPM menjadi kementerian. Namun, urusan ekspor nanti bakal diurusi oleh Kementerian Luar Negeri.

Menurut Sem, dititipkannya urusan ekspor ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga bisa diterima pasar. Soalnya, ranah Kemenlu ada di luar negeri, namun fungsinya masih kurang optimal.

"Sehingga, itu tepat dan strategis jika tanggung jawab ekspor ditugaskan pada mereka," tandas Sem.

Selain itu, Kementerian BUMN juga tidak banyak mengalami perubahan. Alasannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ingin ada super holdings.

Baca Juga: Jokowi akan ubah nomenklatur kementerian periode 2019-2024, ini tanggapan pengusaha

Menurut Sem, kementerian tersebut harus tetap ada karena asetnya yang sangat besar. Bukan hanya aset, peran Kementerian BUMN juga sangat besar sebagai motor pemerataan ekonomi.

Namun, Sem memberikan catatan, komposisi akademisi dan praktisi juga tetap diperhatikan dalam kabinet tersebut. Jika akademisi yang dominan, bakal lemah saat eksekusi karena terlalu banyak pertimbangan teoritis tanpa memahami masalah sesungguhnya di lapangan.

"Khususnya untuk Kementerian BUMN dan Perekonomian, kami beraharap diisi oleh profesional praktisi yang cerdas, tegas, berintegritas, cekatan dan berani," harap pria yang juga merupakan investor kawakan di bursa saham ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×