kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Nazaruddin: Aktor proyek DPR, Novanto dan Anas


Sabtu, 16 November 2013 / 12:12 WIB
Nazaruddin: Aktor proyek DPR, Novanto dan Anas
ILUSTRASI. Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi [kiri] mewajibkan seluruh jajarannya wajib aktif mencegah dan menangkal PMK


Reporter: Dyah Megasari |

JAKARTA. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, dan mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terlibat rencana pembangunan gedung baru DPR. Dia mengatakan bahwa permainan di proyek ini serupa dengan skandal proyek Hambalang.

"Aktornya ada dua, Novanto dan Mas Anas," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Jumat (15/11/2013) malam. Menurut dia, proyek itu juga sudah direncanakan akan dimenangkan oleh PT Adhi Karya.

PT Adhi Karya merupakan pemenang tender penggarapan proyek Hambalang. "Yang betul (rencana pemenang tender proyek gedung DPR) itu Adhi Karya, dan kalau Adhi Karya menang, sama persis ceritanya dengan Hambalang," kata Nazaruddin.

Hario Budi Wibowo selaku kuasa hukum mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, sebelumnya juga mengatakan bahwa rencana pembangunan gedung DPR itu dimainkan oleh mafia proyek. Ketua DPR Marzuki Alie pun mengaku tahu ada dugaan suap dalam rencana proyek pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,16 triliun itu.

Marzuki mengatakan, dia mengetahui dugaan itu setelah ada fraksi yang mendatanginya dan protes karena hanya mendapat uang sedikit dari rencana proyek itu. Mencium gelagat permainan, dia mengaku pernah memanggil peserta tender pembangunan gedung, termasuk PT Adhi Karya.

Marzuki juga mengaku sempat diperiksa KPK pada akhir Oktober 2013 lalu terkait rencana proyek ini. Dia mengatakan, penyidik KPK menanyainya tentang pengeluaran uang BUMN untuk proyek gedung baru DPR.

Uang ini, ujar Marzuki, ditengarai adalah suap untuk para anggota Dewan. Menurutnya, nama-nama anggota Dewan yang diduga menerima suap sudah dimiliki oleh KPK. Proyek yang semula dijadwalkan pada 2011 tersebut akhirnya kandas lantaran kecaman publik. (Dian Maharani/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×