Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Proyek monorel yang disebut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi macet terancam gagal. Pemerintah Jakarta memberi waktu tiga bulan untuk PT Jakarta Monorail (JM) menyelesaikan desain rancangan monorel yang kerap berubah. Jika PT JM gagal memenuhi persyaratan tersebut, proyek tersebut akan diganti dengan light rapid transit (LRT).
Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, nantinya proyek akan dipegang oleh pemerintah provinsi. "Kami akan gelar lelang, per wilayah berapa, jadi kita bangun seluruhnya," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (11/7).
Langkah ini dilakukan karena sejak 2013, PT JM tak bisa memberikan perencanaan bisnis dan menunjukkan modal untuk membangun monorail. Waktu dua bulan yang diberikan oleh Ahok, diperpanjang menjadi tiga bulan. Tenggatnya pada September nanti.
Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Suhodo mengatakan PT JM diminta menyerahkan kelengkapan soal dampak lalu lintas saat pembangunan dan saat monorel sudah beroperasi, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
Menurut Sutanto, keterbatasan lahan menjadi masalah utama di Jakarta. "Itu juga yang mungkin bikin PT JM susah, nyari lahan," kata Sutanto.
Jika dialihkan ke LRT, dirasa bisa lebih baik dan berjangka panjang. Seperti stasiun dan workshop bisa jadi satu dengan MRT yang kini tengah dalam proses pembangunan, begitu pun soal rel yang sama.
Sampai saat ini pemerintah masih melakukan studi terkait koridor masing-masing wilayah. Rencananya akan ada feeder di masing-masing wilayah. Jika diupayakan hanya satu konsorsium akan berat.
Sutanto menambahkan karena masih dalam tahap studi, pihaknya belum menawarkan kepada investor asing. Saat disebut perusahaan Scomi asal Malysia dan Bombardier asal Kanada sempat melobi Pemerintah Provinsi DKI, Sutanto menolaknya. "Saya belum tahu," katanya.
Secara terpisah, Direktur PT JM Sukmawati Syukur optimis perusahaannya bisa menyelesaikan desain yang diminta pada 10 September mendatang. "Kami melihat banyak libur, makanya minta perpanjangan waktu. Kita lihat nanti saja," kata Sukmawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
