Nadiem jelaskan isu munculnya klaster di sekolah dan strategi mencegah penyebaran

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengklarifikasi adanya isu 2,8% sekolah menjadi klaster Covid-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM).

Nadiem mengatakan, angka 2,8% yang dimaksud merupakan data kumulatif sejak pandemi Covid-19 masuk di Indonesia.

"Ada miskonsepsi yang patut diluruskan adalah angka 2,8% satuan pendidikan walaupun itu sudah kecil tapi itu data kumulatif bukan data per satu bulan. Itu dari masa Covid ini, bukan dari bulan terakhir di mana PTM terjadi," jelasnya saat Konferensi Pers yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9).

Adapun 2,8% sekolah yang dilaporkan tersebut Nadiem menegaskan, belum tentu semuanya telah melaksanakan PTM terbatas. Kemudian terkait angka 15.000 murid dan 7.000 guru positif Covid-19 merupakan data mentah yang masih ditemukan banyak kesalahan.

Baca Juga: Orang tua wajib ingatkan anak displin prokes saat pembelajaran tatap muka

"Contohnya adalah banyak sekali yang melaporkan jumlah positif covid itu melampaui dari jumlah murid di sekolahnya. Jadi sekali lagi kita harus fokus kepada data yang ada terutama dari data Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Guna pengawasan PTM di sekolah, nantinya Kemendikbudristek akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan random sampling tes. Kemudian akan ada aturan jika hasil sampling menunjukkan sekolah tersebut memiliki positivity rate di atas 5% maka PTM di sekolah tersebut akan ditutup.

Kedua, akan ada integrasi aplikasi PeduliLindungi dan implementasi program tersebut di sekolah. "Itu dua inisiatif kita untuk memastikan pengendalian ini," kata Nadiem.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, khusus untuk aktivitas belajar mengajar akan diterapkan langkah surveilans. Pemerintah nantinya akan lebih melakukan strategi jemput bola untuk melakukan surveilans guna melakukan pelacakan kasus aktif, sektor pendidikan akan menjadi pilot project dalam langkah ini.

Baca Juga: Tak hanya di sekolah, perjalanan siswa ke sekolah juga perlu diperhatikan saat PTM