Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto kemungkinan besar akan mengotak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 1,2 triliun, penambahan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), hingga menghadapi utang jatuh tempo pada 2025.
Seperti yang diketahui, pada tahun pertama kepemimpinannya, Prabowo akan memikul beban utang jatuh tempo sebesar Rp 800,33 triliun. Ini terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman sebesar Rp 94,83 triliun.
Sinyal otak-atik anggaran di 2025 ini turut disampaikan oleh Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira.
Dirinya menyebut, kemungkinan besar presiden terpilih akan melakukan revisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, mulai dari target pendapatan negara, belanja negara hingga defisit.
Baca Juga: Jalankan Program, Prabowo Akan Pertimbangkan Ubah Defisit APBN 2025
"Jadi besar kemungkinan pemerintahan Prabowo akan mempertimbangkan revisi postur APBN, termasuk defisitnya untuk memastikan keberlanjutan program dan stabilitas fiskal," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Senin (14/10).
Kendati begitu, revisi terhadap defisit APBN akan bergantung pada sejauh mana kebutuhan belanja baru dapat diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara, baik dari pajak maupun sumber lain.
"Jika penerimaan negara tidak cukup untuk menutupi belanja tambahan, maka defisit APBN bisa melebar," katanya.
Dihubungi terpisah, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengamati bahwa akan ada alokasi tambahan hingga Rp 200 triliun untuk memenuhi program MBG yang berasal dari pergeseran belanja lain-lain dalam anggaran non Kementerian/Lembaga yang tersedia pada APBN 2025.
Namun, angka Rp 200 triliun hanya setengah alokasi dari kebutuhan MBG. Jika secara penuh atau sebesar Rp 400 triliun, maka pemerintah membutuhkan tambahan belanja yang cukup besar.
"Dalam kondisi fiskal yang sudah merencanakan defisit sangat lebar Rp 616 triliun, maka tambahan belanja yang besar hanya untuk program ini sangat sulit dilakukan," ujar Awalil.
Kondisi tersebut dengan mempertimbangkan pendapatan APBN 2025 yang akan berat untuk dicapai, sementara rencana berutang sudah mencapai Rp 776 triliun.
Menurutnya, opsi yang bisa dilakukan Prabowo adalah mengubah signifikan berbagai alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ini, Prabowo harus segera memastikan prioritasnya dalam hal ini, yakni harus ada belanja atau pengeluaran lain yang dikurangi signifikan.
Secara legal, ,menurutnya perubahan mendasar hanya dimungkinkan dengan segera mengajukan APBN-P yang bisa dilakukan sejak awal tahun 2025.
Baca Juga: Kinerja Satu Dekade: Pastikan Pembangunan Berdampak Positif bagi Masyarakat
"Postur APBN diubah sesuai prioritas dan quick win yang sesungguhnya, bukan sekedar tambahan atas yang sudah biasa dibelanjakan," katanya.
Jika Prabowo benar-benar akan mengubah defisit APBN, Awalil menyarankan, APBN 2025 akan lebih aman jika di bawah 2% dari PDB. Hal ini mengingat tantangan global dan ketidakpastian yang cenderung meningkat.
"Bahkan pada tahun-tahun berikutnya mesti dijaga kisaran 1% saja dari PDB. Artinya, defisit nominal APBN 2025 mestinya kisaran Rp 450 triliun saja," imbuh Awalil.
Sementara itu, Ekonom Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menganggap, pelebaran defisit APBN 2025 akan bergantung dengan berbagai kondisi hal.
Pertama, kebutuhan belanja untuk beberapa program baru yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Jika program tersebut dijalankan dengan menambah anggaran, maka akan ada perubahan dari postur anggaran.
Kedua, pelebaran defisit juga akan ditentukan oleh perubahan asumsi makro pada tahun depan. Menurutnya, hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah pada 2025 adalah harga acuan minyak (ICP) dan juga nilai tukar Rupiah.
Baca Juga: Prabowo Berniat Pengenaan PPN 12% akan Ditunda, Ini Saran Pengamat Pajak
Jika terjadi eskalasi pada konflik geopolitik di tahun depan, maka kedua indikator tersebut akan mengalami perubahan, baik berubah ke level menguat maupun ke level melemah.
"Jika hal tersebut terjadi, saya kira dia akan ikut mempengaruhi APBN baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja," katanya.
Namun sejauh ini, Yusuf melihat defisit APBN 2025 akan mengalami pelebaran dari target yang ditetapkan. Ini dengan pertimbangan kondisi terkini dan kebutuhan belanja pada tahun depan. Hanya saja, Yusuf belum memiliki angka proyeksi seberapa besar pelebaran defisit APBN pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
