Reporter: Martina Prianti | Editor: Test Test
JAKARTA. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) tampaknya masih punya pekerjaan rumah besar. Pasalnya, hingga akhir September 2008 ini, penyerapan tenaga kerja baru mencapai 1,5 juta orang. Padahal pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 2,5 juta orang pada tahun ini. Jadi, pemerintah baru mencapai 60% dari target semula.
Namun demikian, pemerintah tetap optimis target penyerapan tenaga kerja pada tahun bakal tercapai. "Pemerintah akan menggenjot penyerapan tenaga kerja dengan berbagai cara, antara lain lewat program padat karya dan wirausaha," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, Senin (6/5).
Erman bilang, realisasi penyerapan tenaga kerja diantaranya dari pembangunan kota transmigrasi mandiri (KTM) di delapan kabupaten maupun kota, serta pengiriman tenaga kerja perawat dan pengasuh orang jompo ke Jepang sekitar 285 orang pada awal Agustus lalu. Adapun sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, perikanan, dan industri.
Terkait krisis ekonomi global yang makin memanas, Erman mengimbuhkan, pemerintah optimis hal tersebut tidak bakal berpengaruh terhadap target penyerapan tenaga kerja. Namun, pemerintah akan membahas secara mendalam mengenai pengaruh krisis ekonomi global tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR yang membidangi tenaga kerja Ribka Tjiptaning mengatakan, DPR berharap pemerintah mempunyai terobosan di dalam kebijakan penyerapan tenaga kerja. Tujuannya, agar jumlah pengangguran dapat berkurang banyak bahkan dihilangkan.
Tenaga Magang Bisa Dikirim Sebanyak-banyaknya
Sebagai langkah antisipasi untuk tahun depan, pemerintah telah membikin kesepakatan dengan pemerintah Jepang bahwa tidak akan ada lagi pembatasan pengiriman tenaga magang ke negeri sakura tersebut. "Untuk pemagangan, bila selama ini dibatas karena ada kuota maka mulai tahun depan tidak lagi dibatasi," paparnya lagi.
Sedianya, lanjut Erman, kebijakan serupa bakal diterapkan juga terhadap pengiriman tenaga kerja magang Indonesia ke negara Australia, Hongkong, dan negara tetangga lainnya di Asia Pasifik. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah memasuki tahap lobi.
Menurut Erman, dengan digalakkannya program magang maka hal itu dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, dengan adanya program magang, negara tidak mengeluarkan uang sepeser pun. "Selain bisa meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita, beban APBN juga berkurang makanya pemerintah akan mendorong pengiriman tenaga magang," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
