Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Sedia payung sebelum hujan. Meski tahun 2013 belum genap berjalan dua bulan, Kementerian Keuangan mulai mengutak-atik angka di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 untuk menyiapkan antisipasi pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam hitungan Kementerian Keuangan, pada kondisi normal, pemakaian BBM bersubsidi tahun ini bakal membengkak hingga 48 juta–50 juta kiloliter (kl). Padahal, kuota BBM bersubsidi cuma 46 juta kl. "Yang bisa kami lakukan sekarang adalah mengendalikan volume BBM, paling tidak berada di kisaran 48 juta kl, jangan sampai ke arah 50 juta kl," kata Rofyanto, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kemarin (15/2).
Sebagai gambaran, bujet subsidi BBM tahun ini sebanyak Rp 193,8 triliun.
Sekarang, BKF tengah membuat kajian mengenai perkembangan indikator makroekonomi serta menghitung dampaknya terhadap daya tahan fiskal pemerintah. Kajian ini juga untuk menyiapkan alternatif sumber-sumber pendanaan di APBN yang bisa digunakan untuk menutup lonjakan subsidi BBM. "Kami melihat dana-dana cadangan yang ada dan belanja kementerian/lembaga(K/L) serta pos apa saja yang bisa diefisienkan," ujar Rofyanto.
Catatan saja, dalam sebulan pertama tahun ini, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di APBN 2013 sudah tidak valid. Asumsi (ICP) hanya sebesar US$ 100 per barel. Padahal, realisasinya sepanjang Januari 2013 lalu, sudah US$ 111 per barel.
Sementara, tingkat produksi minyak kita yang siap jual alias lifting minyak juga diprediksikan turun. Kalau APBN 2013 memasang lifting minyak 900.000 barel per hari, Satuan Kerja Khusus Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan, lifting tahun ini paling banter antara 830.000 barel per hari sampai 850.00 barel per hari. Posisi ini tentu menyulitkan penerimaan negara dari sektor migas.
Nah, di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat justru melemah. Akibatnya, alokasi bujet di APBN harus ditambah untuk memenuhi lonjakan kebutuhan BBM bersubsidi.
Perlu lebih ketat
Pengamat Energi Pri Agung Rahmanto mengingatkan, jika pemerintah terlambat melakukan antisipasi dengan membuat kebijakan tepat untuk mengerem pemakaian BBM, maka konsumsi BBM bersubsidi bakal membengkak hingga 50 juta kl.
Rofyanto juga menyadari hal ini, dan meminta upaya pengendalian konsumsi BBM oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih ketat lagi. Maklum, upaya Kementerian ESDM selama ini tidak ada hasil signifikan yang bisa memangkas pemakaian BBM bersubsidi. n
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
