Reporter: Agus Triyono, Fahriyadi | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai bekerja mencari figur yang kompeten untuk mengisi pos direktur utama di empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka, yakni PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pindad, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom).
Saat ini kursi pimpinan di empat perusahaan plat merah ini sedang kosong menyusul terpilihnya tiga bos perusahaan tersebut sebagai menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), hari Minggu (26/10) lalu.
Tiga bos perusahaan BUMN itu adalah Ignasius Jonan yang hengkang dari PT KAI untuk menjadi Menteri Perhubungan, Sudirman Said yang meninggalkan PT Pindad untuk menempati pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Arief Yahya yang mundur dari PT Telkom untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Sedangkan, posisi bos Pertamina kosong sejak 1 Oktober 2014 lalu setelah Karen Agustiawan menyatakan mundur dari jabatan tersebut.
Menteri BUMN, Rini M. Soemarno bilang, pemerintah masih terus melihat dan mencari figur yang tepat untuk ditunjuk mengisi kursi direktur utama di empat BUMN ini. "Masih dilihat semua kemungkinannya," kata Rini di kantornya, Selasa (28/10) kemarin.
Dalam mencari direktur utama untuk empat BUMN tersebut, kemungkinan pemerintah akan membuat skala prioritas. Skala prioritas ini rencananya akan dilakukan terhadap pengisian kursi direktur utama PT KAI.
Skala prioritas kepada PT KAI dilakukan dengan pertimbangan, perusahaan ini berkaitan langsung dengan keselamatan dan transportasi masyarakat umum. "Untuk itu harus secepatnya dicari direktur utamanya," kata Rini.
Meskipun akan membuat skala prioritas, namun Rini tidak mau terburu- buru dan gegabah dalam memilih pengganti Jonan tersebut.
Sementara untuk posisi bos Pertamina, Rini mengaku akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan mengingat posisi Muhammad Husein sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama akan berakhir akhir bulan ini, yakni 31 Oktober 2014.
Sementara itu, Arief Yahya mengaku, sebelum mundur dari Telkom dia sudah berkonsultasi kepada pemegang saham agar menunjuk Plt Direktur Utama hingga digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan di 2015. "Lebih baik memilih direktur utama dalam RUPS tahun depan, ketimbang memaksa RUPS hanya untuk memilih direktur utama," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
