Reporter: Widyasari Ginting | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz akan menindak tegas para pengembang yang tidak memenuhi aturan penyediaan 20% lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Menpera akan menyegel proyek properti yang melanggar ketentuan itu.
Kewajiban penyediaan 20% lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah tertuang di Peraturan Menteri Perumahan rakyat (Permenpera) Nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perumahan. Namun, banyak pengembang yang melanggarnya. Bahkan, telah melaporkan 191 pengembang ke Kepolisian karena kasus pelanggaran itu. "Kalau tetap tidak mau melaksanakan (aturan yang berlaku) langsung di segel bangunannya," ujar Djan, akhir pekan lalu.
Menpera menegaskan, pihaknya sudah memberi keringan bagi pengembang untuk menjalankan kewajiban itu. Misalnya saja, pembangunan perumahan untuk masyarakat miskin tidak harus berada di pusat kota. Lalu, untuk rumah susun, kelompok masyarakat miskin juga bisa dibangunkan gedung yang terpisah dengan apartemen mewah.
"Kita gak minta lantainya marmer. Lantai kramik aja kita terima, di semen aja, di floor, tanpa plafon juga kita terima. Asal dekat dengan tempat kerja," ujar Djan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
