Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mencatat berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital mencapai 20,5 juta.
Maka masih ada sisa 9,5 juta lagi UMKM yang ditargetkan bisa masuk dalam platform digital hingga tahun 2024. Sebagai informasi Pemerintah menargetkan ada 30 juta UMKM go digital pada 2024 mendatang.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, oleh sebab itu pihaknya bersama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan platform digital yang bergabung dalam Indonesian E-commerce Association (idEA) berkolaborasi untuk menyepakati capaian target menuju 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024.
Teten menambahkan, pada transformasi digital yang melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri, pihaknya akan fokus kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM. Dimana pelaksanaannya akan dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.
Baca Juga: Berikut Warisan yang Ditinggalkan Indonesia dari Keketuaan G20
“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ucap Teten dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (1/11).
Kemudian pelaksanaan program dari Kementerian/Lembaga, Daerah dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM. Hal tersebut merupakan upaya moderasi Gerakan #berubahdigital , dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital dan fokus wilayah.
"Kita berharap nanti di pelaksanaan dari program ini semua dilaporkan, dikomunikasikan. Sehingga kita akan memiliki data by name by address seluruh UMKM yang sudah onboarding ke platform digital," imbuhnya.
Tak hanya itu, akan dilakukan juga pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital antara KemenKopUKM dengan Kementerian/Lembaga, Daerah sebagai upaya monitoring pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM. Di saat yang sama KemenKopUKM juga telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT).
Diharapkan pada pekan keempat November tahun ini, semua K/L dan daerah sudah meng-input data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada KemenKopUKM.
Hal tersebut penting, lantaran UMKM yang sudah terhubung ke platform digital perlu dibantu pendampingan dan inkubasi oleh pemerintah daerah dan Kementerian untuk meningkatkan produksi, kualitas produk agar dapat bertahan di pasar digital.
"Selama inikan tidak termonitor dan kami sudah membentuk PMO untuk melakukan sistem monitoring UMKM yang sudah monitoring dari Kementerian/Lembaga, Daerah dan Platform itu sendiri," ujarnya.
Untuk piloting nantinya, Bappenas akan membantu pendataan perencanaan dan monitoring melalui emonev terkait transformasi digital KUMKM tahun 2023. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah memiliki data KUSUKA akan diintegrasikan dengan KemenKopUKM. Selanjutnya, Grab, Tokopedia, Gojek, Lazada, Dukcapil juga akan siap membantu integrasi data dengan variable data sesuai permintaan KemenKopUKM.
Baca Juga: Kredit UMKM Ditarget Rp1.800 Triliun, BRI Jadi Pemain Utama Memberi Makna Indonesia
Dengan demikian, diharapkan pada pekan ketiga Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap K/L, daerah, platform digital, serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.
Ia juga berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global. Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM.
Pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan ekonomi digital, termasuk mengenai keamanan data pribadi. Di mana Pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, poin penting dari rakor tersebut adalah saat ini Pemerintah hanya memiliki data pelaku UMKM yang terhubung dengan digital secara agregat. Untuk itu, KemenKopUKM menginisiasi untuk mengintegrasikan data-data yang ada secara internal yang merupakan perwujudkan Tahap I.
“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini KemenKopUKM memiliki 8 platform, yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang Insya Allah yang akan kita peroleh di akhir tahun ini,” ucap Azizah.
Dengan terintegrasikan berbagai data yang ada di K/L juga daerah, diharapkan tahun depan Pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat.
Pada kesempatan yang sama Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat mengatakan pada dasarnya idEA secara prinsip mendukung penuh.
"Dan ikut gotong royong memberdayakan UMKM sebagai core ekonomi digital. Bersama-sama memberdayakan metode dan skema yang tepat dalam mencapai tujuan maupun target nasional,” kata Rofi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
