Menkeu sudah tandatangani aturan CPO Fund

Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah akan menarik dana pungutan dari setiap ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya guna mendukung program biodiesel. Aturan ini pun sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Bambang mengatakan aturan ini baru saja ditandatangani oleh dirinya. "Sudah diparaf sama saya. Nanti sebentar lagi sudah ditandatangani presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/4).

Dirinya enggan mengatakan bahwa kebijakan CPO Fund ini molor dari jadwal yang seyogyanya sudah diterbitkan pada awal April. Ia mengakui yang harus dipersiapkan pemerintah untuk membuat kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah dan Badan Layanan Umum (BLU).

"Begitu PP selesai dan BLU jadi yah (aturan ini) jalan," terangnya. Adapun pungutan yang akan diberikan terhadap setiap pungutan ekspor CPO adalah US$ 50 per ton dan US$ 30 untuk produk turunan CPO.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Industri

Aturan BBN segarkan bisnis CPO yang lesu

Industri

Permintaan Tiongkok naik, ekspor CPO naik 13,6%

Investasi

Pungutan ekspor getok emiten CPO

Industri

Pengusaha minta ikut mengelola CPO Fund