Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 mendorong transformasi menuju ekonomi digital dengan lebih cepat. Dengan adanya pandemi, semua aktivitas ekonomi, pendidikan, bahkan kesehatan telah beralih ke teknologi digital. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada pertemuan G20 Finance Minister and Central Bank Governor Sesi III, yang dilakukan secara virtual, Sabtu (10/7).
“Pada transformasi digital, hal ini jelas meningkatkan produktivitas dan memperkuat pemulihan, tetapi ini bukan kebijakan yang hanya berdiri sendiri. Indonesia juga harus mereformasi pendidikan, pasar tenaga kerja serta sektor kesehatan agar kita dapat mempersiapkan diri untuk bertransformasi secara struktural, sistemik dan lengkap pada teknologi digital,” jelas Menkeu, Sabtu (10/7).
Menkeu melanjutkan, kolaborasi global diperlukan dalam pembangunan infrastruktur digital. Kolaborasi global dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik terutama untuk merespon adanya kesenjangan investasi dan untuk memanfaatkan sumber daya pembiayaan. Selain itu, kolaborasi global diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi sektor swasta.
“Apalagi dalam situasi Covid ini dimana ruang fiskal menjadi sangat terbatas, maka partisipasi sektor swasta menjadi sangat penting. Tetapi ini tergantung pada bagaimana negara dapat mengelola alokasi risiko antara sektor publik dan swasta dengan lebih baik, serta bagaimana negara menciptakan lingkungan investasi yang memungkinkan melalui kerangka peraturan domestik yang kuat,” tambahnya.
Baca Juga: Reformasi perpajakan menjadi upaya pemerintah menyehatkan kembali APBN
Mengingat pandemi dan dampaknya terhadap ekonomi global, Menkeu mendukung kolaborasi global dalam mempromosikan perlindungan lingkungan. Koordinasi internasional yang berkelanjutan tentang aksi iklim diperlukan untuk membentuk bauran kebijakan yang tepat untuk transisi menuju ekonomi yang rendah emisi.
“Kami mendukung integrasi sistematis risiko makro-ekonomi dari perubahan iklim menjadi pemantauan risiko global, karena ini akan meningkatkan hasil kebijakan. Untuk memfasilitasi ini, kami mendesak diskusi yang terkoordinasi tentang risiko perubahan iklim antara Kerangka Kerja Group (FWG) dan Sustainable Finance Working Group (SFWG), serta sebagai kelompok kerja yang relevan di bawah Sherpa Track, untuk menyediakan masukan analitis pada risiko untuk diskusi masa depan kita,” harap Menkeu.
Terakhir, Menkeu juga mendorong organisasi internasional termasuk Multilateral Development Bank untuk memberikan dukungan bagi pasar dan ekonomi berkembang untuk mencapai komitmen terhadap Perjanjian Paris dan SDGs.
Dukungan dan bantuan teknis International Climate Finance juga sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap dampak perubahan iklim, dan mampu untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon global.
Selanjutnya: Pemerintah teken MoU terkait integrasi sistem perencanaan pembangunan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
